MANOKWARI, Kumparanpapua.com — Ketua Pilar Pemuda Rakyat (Pidar) Papua Barat, Jekson Kapisa, menyatakan dukungannya terhadap pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Papua Barat. Ia menegaskan, Pidar bukan sekadar organisasi, melainkan gerakan moral pemuda yang berpihak kepada rakyat.
“Pidar hadir untuk memastikan suara rakyat tidak tenggelam di tengah hiruk-pikuk kepentingan elite. Kami adalah suara hati masyarakat kecil yang ingin didengar. Kami percaya perubahan sejati dimulai dari keberanian untuk bersuara,” ujar Jekson Kapisa.
Jekson juga menyayangkan pernyataan Ketua Umum PAL K-OAP, Alex Wonggor, dalam konferensi pers di Kantor PAL K-OAP, Jalan Sowi IV, Manokwari, Rabu (15/10/2025). Dalam pernyataan itu, Alex menyebut bahwa pelantikan Kadin Papua Barat tidak akan dilaksanakan, serta menyampaikan rencana aksi demonstrasi oleh kontraktor Orang Asli Papua (OAP) di Kantor Kadin Papua Barat.
Menurut Jekson, Kadin Papua Barat bukan tempat untuk “bagi-bagi proyek”, melainkan wadah komunikasi dan advokasi pengusaha Indonesia, mitra strategis pemerintah, serta fasilitator untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha.
“Kadin memiliki peran penting, seperti memfasilitasi sinergi antar pengusaha, mewakili kepentingan dunia usaha dalam dialog dengan pemerintah, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kadin juga berfungsi membina, memberdayakan organisasi pengusaha, serta mendorong kewirausahaan dan efisiensi dunia usaha,” tegasnya.
Jekson juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak tebang pilih dalam memperlakukan pengusaha OAP. Ia menekankan, semua pengusaha OAP yang tercatat secara sah melalui data NIK dan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari maupun provinsi, memiliki hak yang sama sebagai dasar penentuan nilai APBD dan APBN.
“Saya meminta Bapak Gubernur Papua Barat agar segala bentuk program dan pembagian proyek dilakukan secara transparan dan adil, tanpa diskriminasi terhadap suku mana pun,” tegasnya.
Kepada Ketua Umum PAL K-OAP, Jekson juga mengingatkan agar amanah yang diberikan oleh pemerintah provinsi dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab. Ia meminta asosiasi tersebut tidak dijadikan sarana memperkaya diri atau kelompok tertentu, karena hal itu dapat memicu kecemburuan sosial di kalangan pengusaha OAP lainnya.
Lebih lanjut, Jekson juga mendesak aparat penegak hukum untuk aktif mengawasi dan menindak jika terdapat dugaan penyimpangan dalam pembagian paket pekerjaan.
“Jika ada dugaan pelanggaran, harus segera diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pembagian proyek harus mencerminkan tanggung jawab, bukan kepentingan pribadi,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Jekson menegaskan pentingnya membangun Papua Barat tanpa kehilangan jati diri masyarakat Papua.
“Kemajuan tidak boleh membuat kita melupakan adat dan identitas kita. Dengan semangat solidaritas dan gotong royong, Pidar Papua Barat akan terus menjadi pilar perjuangan rakyat. Suara lantang kami adalah pengingat bahwa kekuatan rakyat sejati terletak pada keberanian untuk peduli dan berbuat nyata,” tandas Jekson Kapisa. (KP/Rls)
