MANOKWARI,Kumparanpapua.com – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterlibatan seluruh pihak di Papua Barat terhadap kebijakan moneter dan fiskal serta untuk memantik diskusi terhadap kondisi perekonomian terkini di Provinsi Papua Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat bermaksud menyelenggarakan diseminasi Moneter-Fiskal di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara Manokwari Lantai 3 ,Kamis (30/05/2024).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pj Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Plt Sekda, Jacob Fonataba dengan tema Strategi Moneter Fiskal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere dalam sambutan tertulisnya yang dalam hal ini dibacakan oleh Plt Sekda Papua Barat, Jacob Fonataba menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada BI dan Dirjen Perbendaharaan atas inisiatif dan upaya dalam mengadakan kegiatan ini guna mengetahui kondisi perekonomian terkini Papua Barat sehingga dapat mengetahui posisi dan langkah-langkah kebijakan ekonomi kedepan yang perlu dilaksanakan dan menjaga stabilitas perekonomian di wilayah Papua Barat .
Fonataba menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan I Tahun 2024 itu sekitar 2,27%, terutama ditopang oleh lapangan usaha jasa pemerintah yang tumbuh tinggi mencapai 16,87% .
Sementara itu komponen konsumsi pemerintah pada APBD Papua Barat yang digunakan di triwulan I Tahun 2024 tetap tumbuh sebesar 5,5%, terlebih lagi realisasi belanja daerah pemerintah Provinsi Papua Barat sampai dengan 28 Mei kemarin 2024 telah mencapai 10,24% dari total pagu APBD Provinsi Papua Barat 2024.
” Tentu saja kinerja tersebut tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan dan fiskal yang baik kepada triwulan I Tahun 2024 ” Ujarnya.
Fonataba menjelaskan bahwa pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal yang efektif dan harmonis merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan adanya koordinasi yang baik antara kebijakan , maka dapat lebih responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian baik di tingkat regional maupun nasional.
Disamping itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat memandang penting destiminasi moneter fiskal ini sebagai langkah strategis dalam upaya bersama untuk memperkuat sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal demi tercapainya stabilitas ekonomi Papua Barat yang ingklusif dan berkelanjutan.
Pihaknya berharap melalui kegiatan ini semua dapat memperdalam pemahaman mengenai perimbangan kebijakan moneter dan fiskal terkini serta merumuskan dan mendapat masukan dari stakeholder terkait mengenai strategi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Papua Barat .
Diharapkan melalui forum ini dapat menjadi agen diskusi untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik antara sesama pemerintah dan instansi terkait serta pihak swasta lainnya.
“Diseminasi Moneter-Fiskal ini dapat kiranya menjadi bahan informasi yang bernilai strategis kepada para pemangku kepentingan dan sebagai wadah diskusi atau steering untuk mengajarkan data ekonomi dan fiskal regional di Provinsi Papua Barat” Harapnya.
Selain itu, juga mampu mengambil kebijakan yang tepat dan responsif terhadap perubahan-perubahan ekonomi global.
” Harapan kami kebijakan moneter dan fiskal akan memiliki peran dalam mengatur perekonomian negara dan khususnya Papua Barat , kemudian warga bisa saling melengkapi dalam mencapai tujuan ekonomi menciptakan lapangan kerja ” Harapnya