Home / MANOKWARI / Papua Barat / Uncategorized

Sabtu, 13 September 2025 - 10:16 WIB

Anggota DPRK Manokwari, Norman Tambunan Minta Kepastian Pemda Manokwari Lunasi Hak Pegawai Honorer Selama 8 Bulan

MANOKWARI , Kumparanpapua.com- Anggota DPRK Manokwari, Norman Tambunan mendesak Pemerintah Daerah kabupaten Manokwari untuk segera membayar gaji tenaga honorer yang hingga kini memasuki 8 bulan belum juga dibayarkan.

Hal tersebut disampaikan melalui Hearing guna membahas mengenai keterlambatan gaji honorer yang sudah berlangsung berbulan-bulan.

“Hal ini tidak bisa ditolerir lagi karena menyangkut hak dasar para pekerja” Tegas Norman dalam kegiatan hearing komisi ll dengan Kepal Dinas Perindakop yang juga menjabat sebagai Plt. Sekda Manokwari, jumat (12/9/2025) di kantor DPRK Manokwari Sowi Gunung.

“Honorer ini sudah bekerja membantu pelayanan pemerintahan. Sangat tidak adil kalau sampai delapan bulan gaji mereka belum dibayar. Pemda jangan menunda lagi, segera lunasi kewajiban itu,” tegas Norman.

Baca Juga :  Kemenkumham Garda Terdepan Menjaga Hukum dan Hak Asasi Manusia

Menurut Norman, honorer merupakan bagian penting dari roda pemerintahan daerah. Jika hak mereka tidak dipenuhi, hal ini akan mempengaruhi kinerja serta kualitas pelayanan publik di Manokwari. Banyak tenaga honorer yang mengeluh karena belum menerima hak mereka selama 8 bulan terakhir.

“Kalau mereka tidak digaji, bagaimana bisa fokus bekerja?

Bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya? Ini soal kemanusiaan dan keadilan. Pemerintah daerah wajib hadir menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.

Baca Juga :  Mahasiswa Manokwari Aksi Terkait Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan Menyoroti Kasus Dugaan Keracunan Anak Sekolah

Dalam kesempatan hearing bersama Kepala dinas Perindagkop Manokwari yang juga menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Manokwari, Norman minta kepastian dari Pemda untuk segera melakukan pembayaran gaji tenaga honorer.

Pihaknya mendesak agar Pemkab Manokwari memberikan kepastian jadwal pembayaran gaji, serta memastikan mekanisme anggaran lebih transparan ke depan.

“Kami di DPRD akan terus mengawal masalah ini. Jangan sampai tenaga honorer merasa dianaktirikan. Mereka butuh kepastian, dan hak itu harus segera diberikan,” tandasnya. (KP/03)

Share :

Baca Juga

MANOKWARI

Tepis Penilaian Miring, GOLKAR Pastikan Elektabilitas Prabowo-Gibran di Papua Barat 80 Persen, Sekber JANGKAR Kerja Keras

MANOKWARI

Sejumlah Ormas dan Mahasiswa di Manokwari Tolak Keras Kehadiran Organsiasi Separatis

MANOKWARI

Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penanggulangan Stunting Jadi Pokus Pembahasan Dalam Forum Musrenbang RKPD Manokwari

MANOKWARI

Ketua TP-PKK Provinsi Papua Barat Lantik Enam Ketua TP-PKK Kabupaten

MANOKWARI

Hari kesatuan Gerak PKK Ke-51 Tahun, Bupati Harap TP-PKK Mampu Kembangkan Inovasi Baru

MANOKWARI

Ini Himbauan Bupati Hermus di Bulan Suci Ramadhan

MANOKWARI

Aplikasi Mobile JKN Permudah Akses Layanan Kesehatan

Papua Barat

Pesparawi XIV Se-Tanah Papua Tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Resmi Dibuka, Diikuti 1.746 Peserta