MANOKWARI,Kumparanpapua.com – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menggelar Dialog Multipihak Diseminasi Hasil Studi tentang “Analisis Kebutuhan Peningkatan Layanan Publik Pendidikan di Provinsi Papua Barat”, Rabu (27/9).
Adapun Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk Mendeseminasikan temuan dan rekomendasi studi, Menghimpun gagasan untuk meningkatkan layanan publik pendidikan di Papua Barat dalam kerangka Otsus serta Menciptakan ruang diskusi yang produktif dan interaktif untuk memperkaya pengetahuan mengenai isu terkait serta rekomendasi program dan kebijakan kedepannya.
Senior Program Manager USAID Kolaborasi, Radika Pinto menyampaikan, Dialog Muktipihak ini digelar menindaklanjuti program INFID melalui USAID Kolaborasi yang telah menyelesaikan laporan studi tentang Analisis Kebutuhan Peningkatan Layanan Publik Pendidikan di Papua Barat Tahun 2023.
Studi dilaksanakan selama 4 bulan sejak Januari hingga April 2023, dengan sumber data melalui dialog kelompok terarah (FGD) dan wawancara mendalam yang melibatkan 79 informan yang mewakili kelompok pemerintah, kelompok penyedia layanan pendidikan, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok disabilitas, perwakilan kelompok anak muda dan perwakilan tokoh agama.
Radika mengharapkan dialog ini menjadi diskusi yang dilakukan secara kolaboratif dari berbagai pihak, tentunya bisa saja dengan pendekatan yang sistematik atau bentuknya strategical.
“Saya berharap pertemuan atau diskusi kita betul-betul kita bawa semangat kebersamaan, kita bawa semangat kolaborasi sehingga bisa menjadi warisan bagi anak-anak kita, sehingga target Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif dapat tercapai,” harapnya. 
Dian Diah Come selaku Kepala Bidang Otsus Bappeda Papua Barat mengatakan, salah satu program prioritas pemerintah adalah Pendidikan dengan misi besar yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif.
Oleh karena itu, dari segi perencanaan anggaran sesuai dengan amanat undang-undang nomor 21 tahun 2021 yang dirubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2021 kemudian PMK 76 Tahun 2022 PMK 18 perubahannya itu sangat mengamanatkan dari perencanaan sampai penganggaran dimana dalam perencanaan khusus dari perencana keuangan persentasenya yaitu 35 persen.
“Sehingga saya pikir untuk forum-forum seperti ini akan menggali isu-isu strategis tentang pendidikan di Tanah Papua ini adalah salah satu aset yang kita punya, aset SDM layanan-layanan yang bisa dituangkan nanti didalam perencanaan,” ujarnya.
Pihaknya berharap bahwa hasil dari dialog ini dapat disampaikan kepada Bappeda sebagai masukan dalam menyusun perencanaan sehingga dapat sinkron dengan RKP pada dinas pendidikan.
“Saya sangat berharap sekali harusnya Dinas Pendidikan semua Kabid bisa hadir karena ini muatannya ada disitu kita melihat generasi Papua beberapa tahun kedepan itu harus betul-betul bisa meningkat. Perhatian pemerintah sangat besar 35% dari anggaran yang diberikan belum ditambah dari DBH dan lainnya,” katanya.
“Dari Bappeda kami akan merespon baik hasil ini jika disampaikan kepada kami untuk dianalisa nanti kebijakan kita sampaikan kepada pimpinan sehingga ketika didalam RAP itu betul-betul jelas dan dampak yang dihasilkan itu jelas untuk program 5 tahun 20 tahun ataupun sampai dengan 45 tahun ini bisa berhasil,” tambahnya.
Narasumber dalam kegiatan ini yaitu Victor Rumere, Tim Peneliti Analisis Kebutuhan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan di Papua Barat Tahun 2023; Nur Irja dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Papua Barat Praktik Baik Forum Pemangku Kepentingan Daerah dalam Upaya Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua Barat; dan Amestina Matualage, Ketua Pusat Penelitian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Universitas Papua.
Kegiatan dihadiri sekitar 50 peserta yang bergerak dalam isu pendidikan yang berasal dari Pemerintah Daerah Papua Barat, anggota kelompok kerja MSF pendidikan Papua Barat, Mahasiswa, Media, AkademisiAkademisi, Tokoh dan Ahli, Lembaga Keagamaan, kelompok masyarakat sipil serta ihka universitas yang turut terlibat dalam pembentukan SDGs Center di Papua. (KP/02)
