MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Dalam upaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme dan tata cara layanan Legalisasi Apostille pada dokumen publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua Barat menggelar sosialisasi layanan administrasi hukum umum di Universitas Caritas Indonesia, Rabu (30/7/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat, Soleman Lilingan, dan diikuti oleh para mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Caritas Indonesia. Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Nesken Rumbiak, Analis Hukum dari KemenkumPapua Barat.
Dalam sambutannya, Soleman Lilingan menjelaskan bahwa melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkum terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing lewat layanan Apostille.
“Apostille adalah pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen oleh satu instansi, yakni Kemenkumham sebagai Competent Authority atau otoritas yang berwenang,” jelas Lilingan.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille diharapkan menjadi langkah awal dalam mengkaji manfaat konvensi-konvensi lain di bawah naungan Hague Conference on Private International Law (HCCH), sebagai organisasi internasional yang bertujuan mengharmonisasi hukum perdata internasional di berbagai negara.
Layanan Apostille ini memungkinkan masyarakat untuk melegalkan 66 jenis dokumen publik—seperti ijazah, transkrip nilai, akta kelahiran, dan surat nikah—yang menjadi syarat untuk keperluan visa, pendaftaran pernikahan, pendidikan, pelatihan, maupun keperluan lain di luar negeri.
“Saya berharap sosialisasi ini dapat memberi wawasan seluas-luasnya bagi seluruh peserta tentang pentingnya legalisasi dokumen melalui Apostille,” kata Lilingan.
Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus narasumber, Nesken Rumbiak, dalam laporannya menjelaskan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota Konvensi Apostille setelah meratifikasi Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi bagi Dokumen Publik Asing) melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 pada 5 Januari 2021.
Konvensi ini bertujuan menghapus keharusan legalisasi diplomatik atau konsuler atas dokumen publik asing, sehingga mempercepat proses legalisasi dan mempermudah keabsahan dokumen lintas negara.
“Legalisasi merupakan proses untuk mengotentikasi tanda tangan, cap, atau stempel guna memberikan status keberlakuan atas dokumen publik, terutama dalam aplikasi visa atau permintaan dari instansi luar negeri,” ujarnya.
Direktur Kemahasiswaan Universitas Caritas Indonesia, Yohanis Bosko Ulukyanan, berharap agar para mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik hingga selesai dan mampu memahami pentingnya legalitas dokumen dalam berbagai bidang ilmu.
“Ilmu seperti ini sangat penting, tidak hanya untuk mahasiswa hukum, tetapi juga untuk semua bidang karena berkaitan langsung dengan legalitas dan keabsahan dokumen di dunia global,” ungkapnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi hukum yang bermanfaat bagi mahasiswa dan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan hukum di masa mendatang, baik dalam skala nasional maupun internasional. (KP/03)
