MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menggelar tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026, di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Arfai, Manokwari, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi rangkaian puncak peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang sebelumnya diawali dengan upacara bersama. Tasyakuran berlangsung dengan penuh kebersamaan dan ditandai dengan pemotongan tumpeng, penyerahan penghargaan, serta pemberian hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan.
Peringatan Hari Pengayoman tahun ini mengusung tema **“Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak.”**
Ketua Panitia Hari Pengayoman ke-81, Muhayan, dalam laporannya mengatakan, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat merupakan bentuk dukungan dan partisipasi dalam menyemarakkan Hari Pengayoman di lingkungan Kementerian Hukum.
Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan juga diarahkan untuk memperkuat kebersamaan, koordinasi, solidaritas, serta sinergi antarjajaran di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat.
“Peringatan Hari Pengayoman ini menjadi momentum untuk meningkatkan semangat kebersamaan, kekompakan dan solidaritas seluruh jajaran, sekaligus mempererat hubungan serta sinergi antarpegawai,” ujar Muhayan dalam laporannya.
Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangkaian Hari Pengayoman ke-81. Di antaranya bakti sosial Kementerian Hukum Peduli/Berbagi, ziarah ke Taman Makam Pahlawan Trikora Manokwari, layanan hukum gratis yang meliputi Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual dan layanan hukum lainnya.
Selain itu, rangkaian kegiatan juga diisi dengan permainan dan olahraga bersama, donor darah, fun walk, lomba tradisional, upacara bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, hingga Upacara Puncak Peringatan Hari Pengayoman ke-81 dan tasyakuran.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, mengatakan peringatan Hari Pengayoman ke-81 memiliki makna penting, terlebih momentum tersebut berlangsung bertepatan dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang juga telah memasuki 81 tahun.
Menurut Sahata, hukum dan regulasi memiliki posisi penting dalam perjalanan bangsa karena menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat.
“Negara ini berdiri tanpa regulasi hukum memang tidak mungkin. Hukum menjadi pedoman dalam bernegara,” ujar Sahata.
Ia menegaskan, Hari Pengayoman tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum yang mudah diakses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sahata menyampaikan, sepanjang 2026 Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat terus berupaya memberikan kontribusi di bidang hukum, salah satunya melalui layanan harmonisasi regulasi kepada pemerintah daerah.
“Di tahun 2026 ini kita sangat bersyukur karena sudah memberikan harmonisasi kepada pemerintah kabupaten, kota dan provinsi. Layanan tersebut juga sudah menyentuh seluruh kabupaten,” katanya.
Ia menambahkan, Kabupaten Teluk Bintuni menjadi salah satu daerah yang dinilai aktif dalam menerima maupun menyampaikan informasi berkaitan dengan layanan hukum.
Selain harmonisasi regulasi, Kementerian Hukum Papua Barat juga terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kekayaan intelektual. Sahata menilai masih terdapat banyak potensi kekayaan intelektual di Papua Barat yang belum diketahui dan belum memperoleh perlindungan secara optimal.
Karena itu, Kemenkum Papua Barat berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui penyediaan informasi serta pelayanan di bidang hukum dan kekayaan intelektual.
“Kementerian Hukum akan hadir di tengah masyarakat dalam memberikan informasi dan layanan kekayaan intelektual yang belum diketahui oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sahata juga mengajak media massa menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyebarluaskan berbagai informasi mengenai program, kebijakan, serta pelayanan hukum kepada masyarakat.
Menurutnya, media memiliki peran penting sebagai jembatan informasi agar tugas dan pelayanan pemerintah dapat diketahui masyarakat secara luas.
“Kami mengundang media massa untuk menjadi corong pemerintah dalam menyebarluaskan informasi, sehingga tugas pemerintah bisa tersampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sahata turut mengingatkan seluruh jajaran Kemenkum Papua Barat agar menjaga semangat kebersamaan dan memastikan setiap pelayanan yang diberikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia meminta aparatur terus mendorong penyederhanaan layanan sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi dan mengakses pelayanan hukum.
“Layanan hukum harus diketahui oleh masyarakat luas dan bisa dipermudah,” katanya.
Mengakhiri sambutannya, Sahata meminta seluruh jajaran Kemenkum Papua Barat tetap presisi dan konsisten dalam menjalankan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap momentum Hari Pengayoman ke-81 dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat.
“Harapan saya kepada seluruh jajaran agar tetap presisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (KP/03)
