JAKARTA, Kumparanpapua.com – Perayaan Harlah ke-66 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berlangsung di kawasan RRI, Jakarta, Sabtu (25/4/2025) menjadi momentum aksi damai yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum terpilih PKC Maluku hasil Konfercab ke-VIII, Amar Lusubun.
Massa aksinya menggeruduk lokasi acara yang turut dihadiri Ketua Umum PKB sekaligus MABINDA PMII, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Aksi ini dilakukan untuk menuntut penyelesaian Surat Keputusan Ketua Umum PKC Maluku yang dinilai bermasalah, sekaligus menjadi kelanjutan dari boikot yang sebelumnya telah dilakukan terhadap Pengurus Besar PMII.
Dalam insiden tersebut, Ketua Umum PB PMII, Muhammad Sofiullah Cokro, justru dikabarkan “kabur lewat pintu belakang” untuk menghindari konfrontasi langsung dengan massa, sebuah tindakan yang kemudian menuai kecaman tajam karena dinilai sebagai bentuk kepemimpinan pengecut yang tidak berani menghadapi kader-kadernya sendiri.
Ketua PKC PMII Maluku terpilih Amar Lusubun menegaskan bahwa aksi ini bukanlah spontanitas, melainkan tuntutan konstitusional yang berulang kali diabaikan.
Leisubun menilai Ketua Umum PB PMII, Muhammad Sofiullah Cokro telah mengkhianati dan mengabaikan prosedur serta konstitusi yang selama ini dijaga sebagai kader organisasi besar ini.
Amar mengidentifikasi ada dugaan bahwa pengabaian konstitusi tersebut dilakukan bersama sejumlah oknum pengurus PB PMII yang ikut mendorong kepentingan politik kelompok di luar internal PMII-baik dari elit daerah maupun elit nasional yang secara diam-diam terlibat dalam konfigurasi politik yang ingin merusak nama PB PMII dengan menciptakan konflik kepentingan.
“Atas dasar itu massa menuntut satu hal tegas: Ketua Umum PB PMII Muhammad Sofiullah Cokro mengembalikan Marwah PKC PMII Maluku sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) organisasi,” tegas Amar Leisubun kepada awak media.
Aksi berlanjut di depan sekretariat PB-PMII Salemba, Jakarta Pusat untuk melontarkan Kritik mendalam terhadap posisi Ketua Umum PB PMII Serta Pengurus aktif yang terlibat dengan point ketegasan sikap.
Pertama, sebagai pemimpin tertinggi, Sofiullah Cokro seharusnya menjadi garda terdepan penegak konstitusi, namun justru dituding bermain dalam ranah konstitusi sebuah ironi yang meruntuhkan fondasi demokrasi internal PMII.
Kedua, dugaan keterlibatan kepentingan politik eksternal dalam kebijakan PB PMII menunjukkan bahwa Sofiullah gagal menjaga independensi organisasi dari intervensi partai politik atau kelompok nasional tertentu, sehingga PMII terancam menjadi arena bagi kepentingan di luar kader.
Ketiga, tindakan “kabur lewat pintu belakang” saat aksi berlangsung mencerminkan gaya kepemimpinan yang tidak berintegritas, takut akan kebenaran, dan tidak memiliki keteladanan moral. Jika sikap ini terus dipertahankan, bukan hanya konflik Maluku yang tidak akan selesai, tetapi legitimasi Muhammad Sofiullah Cokro sebagai Ketua Umum PB PMII juga akan terus digugat oleh kader di berbagai daerah, bahkan berpotensi memicu tuntutan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Kongres Luarbiasa) hal ini didukung oleh kepemimnanya yang sampai hari ini tidak mendapatkan SK KEMENKUMHAM.
Hingga berita ini diturunkan, Muhammad Sofiullah Cokro belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut, sementara Amar Lusubun dan massa pendukungnya mengancam akan melanjutkan aksi jika tuntutan pengembalian Marwah PMII Maluku sesuai AD/RT tidak dipenuhi dalam waktu dekat.
Aksi dan langkah-langkah politik akan terus dilakukan: apakah konstitusi akan ditegakkan, atau kepentingan elit yang akan terus mendikte arah organisasi. (KP/Rls)
