Home / MANOKWARI / Papua / Papua Barat / Papua Barat Daya / Papua Barat Daya / Sorong

Kamis, 11 Desember 2025 - 15:56 WIB

OJK Terapkan Perlakuan Khusus untuk Debitur Terdampak Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menetapkan kebijakan perlakuan khusus bagi debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kebijakan tersebut diumumkan sebagai respons cepat OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di wilayah yang mengalami bencana.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Rabu (10/12/2025), setelah dilakukan pengumpulan data lapangan serta asesmen menyeluruh yang menunjukkan dampak signifikan bencana terhadap perekonomian daerah dan kemampuan bayar para debitur.

“Kebijakan ini merupakan langkah mitigasi risiko agar dampak bencana tidak meluas menjadi gangguan sistemik, sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Mahendra.

Baca Juga :  Sekertaris Mahkamah Agung RI Letakkan Batu Pertama Tanda Dimulainya Pembangunan Gedung Pengadilan Tinggi Papua Barat

Perlakuan khusus tersebut mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana. Dalam kebijakan ini, terdapat sejumlah kemudahan bagi debitur, antara lain:

Penilaian kualitas kredit atau pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon hingga Rp10 miliar.

Penetapan kualitas lancar bagi kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, baik yang diberikan sebelum maupun sesudah debitur terdampak bencana.

Untuk penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pemberi dana.

Pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak dengan penetapan kualitas kredit yang dilakukan secara terpisah atau tanpa menerapkan prinsip one obligor.

Baca Juga :  Pemkab Manokwari Dorong Semua Sekolah Terima Program Makan Bergizi Gratis, Orangtua Jadi Faktor Penolakan Terbesar

Kebijakan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penetapan, yaitu 10 Desember 2025.

Di luar sektor perbankan dan pembiayaan, OJK juga menginstruksikan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi untuk segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana. Perusahaan diminta menyederhanakan proses klaim, memetakan polis yang terdampak, memperkuat komunikasi dengan nasabah, serta meningkatkan koordinasi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur. Selain itu, perusahaan asuransi diwajibkan melaporkan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK.

Dengan langkah komprehensif ini, OJK berharap proses pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan terarah melalui dukungan sektor jasa keuangan dan industri perasuransian.

Share :

Baca Juga

MANOKWARI

Raih WDP, DPRD Dorong Pemda Manokwari Menata Kebījakan Pembangunan di Tahun 2024 dan Fokus Pemulihan Ekonomi

MANOKWARI

Bupati Minta Penyerapan APBD T.A 2023 Dipercepat  

MANOKWARI

Dekranas dan Pemkab Manokwari Siapkan Wadah Pengembangan bagi Mama-Mama Kreatif Papua

MANOKWARI

Pemkab Manokwari Berangkatkan 36 orang Rohani Menuju Israel

MANOKWARI

Bangun Sinergitas, Kakanwil Kemenag Papua Barat Temui Gubernur Bahas Sejumlah Program

MANOKWARI

Tingkatkan Persahabatan dan Persaudaraan Kebangsaan DPD LDII Kabupaten Manokwari Gelar Silahturahim Syawal 1445 H Tahun 2024

MANOKWARI

Pilkada 2024, Komnas HAM Harap Kelompok Rentan Mendapatkan Sosialisasi 

MANOKWARI

Pemuda Ikaswara Manokwari Gelar Kirab Budaya, Dorong Persatuan dan Pembangunan