MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat melaporkan bahwa Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mengalami inflasi pada Januari 2026, baik secara bulanan maupun tahunan. Lonjakan harga bahan pangan, khususnya ikan segar, serta berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga di dua provinsi tersebut.
Statistisi Madya BPS Papua Barat, Lasmini, menyampaikan bahwa publikasi inflasi Januari 2026 diawali dengan penyajian indikator strategis daerah, terutama perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai gambaran kondisi ekonomi regional.
Untuk Papua Barat, inflasi bulan Januari 2026 tercatat sebesar 0,02 persen secara m-to-m dan sekaligus menjadi inflasi tahun kalender, dengan IHK sebesar 110,76. Sementara itu, inflasi tahunan mencapai 5,02 persen.
“Di Papua Barat Daya, inflasi m-to-m sebesar 0,19 persen, inflasi tahun kalender juga 0,19 persen, sedangkan inflasi tahunan tercatat 3,75 persen,” jelas Lasmini dalam rilis resmi BPS di Manokwari, Senin (2/2/2026).
Berdasarkan wilayah IHK, terdapat tiga daerah yang mengalami inflasi dan satu daerah mengalami deflasi pada Januari 2026. Kota Sorong mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,29 persen, disusul Sorong Selatan 0,20 persen dan Manokwari 0,02 persen. Sementara itu, Kabupaten Sorong justru mengalami deflasi sebesar 0,12 persen.
Jika dilihat secara tahunan, Manokwari mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,02 persen, diikuti Kota Sorong 3,86 persen, Sorong Selatan 3,53 persen, dan Kabupaten Sorong 3,49 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan tekanan harga antarwilayah.
Lasmini menjelaskan bahwa inflasi bulanan di Papua Barat terutama disebabkan oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang naik 1,02 persen dengan andil 0,36 persen. Komoditas utama yang memicu kenaikan harga didominasi oleh ikan segar, seperti tuna, cakalang, kakap merah, dan ikan layang/momar.
Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga turut mendorong inflasi dengan kenaikan 1,75 persen dan andil 0,10 persen, yang terutama dipicu oleh meningkatnya harga emas perhiasan.
Sebaliknya, tekanan inflasi di Papua Barat tertahan oleh turunnya harga pada kelompok Transportasi yang mengalami deflasi 3,85 persen dengan andil -0,48 persen, terutama akibat penurunan tarif angkutan udara. Sejumlah komoditas pangan seperti cabai rawit, tomat, dan daging ayam ras juga tercatat mengalami penurunan harga.
“Kenaikan harga pangan, khususnya ikan segar, masih menjadi faktor utama yang mendorong inflasi di Papua Barat pada Januari 2026,” ujar Lasmini.
Di Papua Barat Daya, inflasi bulanan sebesar 0,19 persen juga dipicu oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang meningkat 0,42 persen dengan andil 0,17 persen. Komoditas yang paling berpengaruh antara lain ikan tuna, telur ayam ras, emas perhiasan, serta ikan layang/momar.
Sementara itu, kelompok Transportasi di wilayah ini mengalami deflasi sebesar -1,63 persen dengan andil -0,16 persen, sehingga membantu menahan laju inflasi.
Lasmini menambahkan bahwa secara tahunan, tingkat inflasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya tergolong cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya basis perbandingan akibat deflasi yang terjadi pada Januari 2025, terutama karena adanya kebijakan diskon tarif listrik pada periode tersebut.
“Inflasi tahunan Januari 2026 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya dan berkebalikan dengan kondisi Januari 2025 yang mengalami deflasi. Basis perbandingan yang rendah membuat kenaikan harga tahun ini terlihat lebih besar secara statistik,” jelasnya.
Di Papua Barat, inflasi tahunan terutama berasal dari kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang mencatat kenaikan 18,97 persen dengan andil 2,70 persen, terutama dipengaruhi oleh tarif listrik, sewa rumah, dan bahan bakar rumah tangga.
Sementara di Papua Barat Daya, kelompok yang sama mencatat inflasi sebesar 10,93 persen dengan andil 1,66 persen, dipicu oleh kenaikan tarif listrik, kontrak rumah, dan sewa rumah. Bahkan, di Kabupaten Sorong, inflasi kelompok ini mencapai 21,15 persen.
“Penyesuaian tarif listrik setelah berakhirnya program diskon menjadi salah satu faktor utama yang menekan inflasi tahunan di kedua provinsi,” tutup Lasmini.
BPS menilai bahwa inflasi Januari 2026 di Papua Barat dan Papua Barat Daya dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas strategis yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, sehingga perlu menjadi perhatian bersama dalam menjaga kestabilan harga ke depan.(KP/03)
