MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni di bawah kepemimpinan Bupati Yohanis Manibuy kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium BPK RI Perwakilan Papua Barat, Senin (29/6/2026), dan diterima langsung oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy.
Bupati Yohanis Manibuy menyampaikan bahwa capaian ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Pencapaian opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan tidak cepat berpuas diri atas hasil yang telah dicapai,” ujar Yohanis Manibuy.
Menurutnya, proses audit yang dilakukan oleh tim auditor BPK RI Perwakilan Papua Barat tidak hanya dipandang sebagai agenda rutin tahunan, tetapi menjadi instrumen evaluasi yang penting untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan.
Ia juga mengakui bahwa dalam proses penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 masih terdapat sejumlah tantangan, baik dari sisi administrasi maupun implementasi kebijakan di lapangan. Namun berbagai masukan, temuan, dan rekomendasi dari BPK RI dinilai sebagai bahan evaluasi yang konstruktif dalam memperkuat sistem pengendalian intern dan penatausahaan keuangan daerah.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim auditor BPK RI atas proses pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan objektif.
Bupati menegaskan bahwa opini WTP yang diperoleh bukan menjadi tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ia juga memastikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan melalui rencana aksi yang terukur.
“Apapun hasil yang kami terima hari ini akan menjadi dasar untuk terus melakukan pembenahan. Komitmen kami adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (KP/03)
