MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, memastikan pemerintah memberikan kebijakan afirmatif bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya yang mengalami kendala akses internet dalam proses pengajuan revitalisasi sekolah.
Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti kepada awak media saat menanggapi persoalan keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah Papua Barat, termasuk Kabupaten Pegunungan Arfak, yang berdampak pada proses verifikasi pengajuan revitalisasi sekolah secara daring di Halaman SMP Advent Manokwari Pada Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, pemerintah memahami kondisi daerah 3T yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur digital sehingga tidak seluruh sekolah mampu mengikuti proses pengajuan berbasis online.
“Program revitalisasi ini bukan seperti sistem marketplace yang bergantung pada siapa cepat dia dapat. Pemerintah memberikan afirmasi khusus, terutama bagi sekolah di daerah 3T,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan revitalisasi sekolah dalam tiga kategori utama, yakni sekolah yang terdampak bencana alam, sekolah di wilayah 3T, serta sekolah dengan kondisi rusak berat.
Karena itu, sekolah-sekolah yang belum sempat mengajukan proposal secara online tetap diberikan kesempatan untuk mengirimkan proposal fisik langsung ke kementerian.
“Kalau belum sempat mengajukan secara online, proposal boleh dikirim secara fisik ke kementerian dan akan tetap kami proses sebagaimana mestinya,” katanya.
Abdul Mu’ti menegaskan, program revitalisasi sekolah merupakan program berkelanjutan yang akan terus dilaksanakan hingga akhir periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2028.
Ia menyebutkan target pemerintah adalah seluruh sekolah rusak di Indonesia dapat direvitalisasi, termasuk pembangunan sekolah baru di daerah yang membutuhkan.
“Target Bapak Presiden pada akhir tahun 2028 seluruh sekolah rusak, termasuk kebutuhan pembangunan sekolah baru, dapat direvitalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan pendidikan,” ujarnya.
Terkait jumlah usulan revitalisasi di Kabupaten Manokwari, Abdul Mu’ti mengaku belum menghafal seluruh data secara rinci. Namun, ia menyebut terdapat sekitar 17 sekolah dari Manokwari yang telah masuk dalam usulan revitalisasi.
Sementara itu, secara nasional pemerintah mengalokasikan revitalisasi bagi sekitar 71.744 satuan pendidikan pada tahun ini.
“Kami mohon kesabaran dan pengertian masyarakat karena proses ini dilakukan secara bertahap sesuai arahan Presiden hingga tahun 2028. Mudah-mudahan seluruh sekolah yang rusak dapat kita bangun,”Pungkasnya. (KP/03)
