Home / MANOKWARI / Papua Barat

Selasa, 18 Februari 2025 - 17:23 WIB

Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024: KPU Manokwari Gelar FGD dengan Instansi dan Partai Politik

MANOKWARI , Kumparanpapua.com – Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan tahapan Pilkada, KPU Manokwari menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengumpulkan masukan dari berbagai instansi terkait.berlangsung di salah satu hotel pada Selasa (18/2/2025).

FGD ini dihadiri oleh forkopimda, utusan Partai Politik, dan para Insan pers guna memberikan masukan untuk evaluasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mabok, , Alexander Basna, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyusun laporan terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024, dengan melibatkan instansi terkait dan partai politik.

“Untuk menyusun laporan evaluasi yang komprehensif, kami sebagai penyelenggara sangat membutuhkan koreksi, masukan, dan saran dari mitra kerja dalam menilai proses pemilihan tahun 2024,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi melalui diskusi dalam setiap tahap pelaksanaan pemilihan, yang nantinya akan disampaikan secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU RI.

Baca Juga :  Bupati Manokwari Harap DPP PKS Bantu Perjuangan Kota Manokwari

“Ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi, termasuk tahapan pelaksanaan pilkada, pelaksanaan non-tahapan, masukan terhadap kelembagaan atau sistem pendukung, serta evaluasi eksternal untuk penyelenggara,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Teguh Suhendro, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 secara umum berjalan dengan baik. Namun, ia mencatat adanya kendala saat pemungutan suara dan penghitungan, di mana beberapa TPS atau KPPS harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

“Kami menangani beberapa aduan dan pelanggaran Pilkada di beberapa daerah, namun tidak sampai pada tingkat pidana. Terdapat dugaan keterlibatan ASN dalam kampanye atau politik praktis,” tuturnya.

Teguh juga mengingatkan bahwa meskipun ada ketidakpuasan dari beberapa calon terkait tahapan yang dianggap tidak adil, hasil uji di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa semua proses telah sesuai dengan hukum.

Baca Juga :  Pengembangan Pariwisata di Distrik Mokwan Menjadi Perhatian Serius Pemda Manokwari Bersama Pemprov Papua Barat

Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap laporan dan pertanggungjawaban keuangan untuk menghindari temuan di kemudian hari.

Sementara itu, Kasat Intel Polresta Manokwari, AKP La Turi, menyatakan bahwa secara umum pelaksanaan Pilkada berjalan baik meskipun terdapat beberapa gejolak di beberapa tahapan.

“Dalam pelaksanaan tahapan, sempat terjadi dua kali pendaftaran yang menimbulkan gejolak. Meskipun ada beberapa masalah saat kampanye, kolaborasi dalam Gakumdu berhasil mencegah kejadian menonjol,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam tahapan pemungutan suara dan penghitungan, terdapat beberapa keluhan terkait pemindahan TPS dan DPT yang mencantumkan nama-nama yang sudah tidak ada.

Menjelang pelantikan, Polresta Manokwari dan unsur pengamanan lainnya masih melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan. (K

Share :

Baca Juga

MANOKWARI

Pendapatan dan Belanja Manokwari 2026 Diproyeksikan Turun, DPRK Tekankan Anggaran Realistis

MANOKWARI

DPRK Manokwari Desak Dinas Pendidikan Terbitkan Surat Edaran Larangan Penahanan Ijazah Siswa

MANOKWARI

Daftar ke KPU Papua Barat, Berkas Paslon DOAMU Dinyatakan Lengkap 

MANOKWARI

HUT PGRI dan Hari Guru Nasional, Bupati Manokwari Harap PGRI Optimalisasi Layanan Pada Jenjang Kepengurusan

MANOKWARI

Data BPS Ungkap Perbaikan Ketenagakerjaan Papua Barat di Tahun 2026

BUDAYA

Indonesia Darurat Demokrasi, Aktivis Mahasiswa Seruduk Kantor DPRD Papua Barat

MANOKWARI

Hari Ke Empat, Team Safari Ramadhan Manokwari Kunjungi Masjid Al Mujahidin SP-10 Sidey

MANOKWARI

Tingkatkan Kepedulian Sosial, Kejati Papua Barat Kunjungi Panti Asuhan Fajar Timur