MANOKWARI , Kumparanpapua.com – Kepala Komisi Nasional HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua , Frits Ramandei mengatakan bahwa terkhusus bagi kelompok rentan yang ada di tahanan-tahanan seperti Lapas, Rumah Sakit itu perlu mendapatkan sosialisasi pengetahuan tentang Pemilukada.
Ramandei menekankan bahwa komnas HAM RI Perwakilan Papua mengingatkan kepada penyelenggara dan pengawas Pemilukada untuk memastikan bahwa Hak warga Negara itu tidak hilang .
Pihaknya berharap agar adanya sosialisasi yang cukup bagi masyarakat , agar masyarakat juga bisa turut berpartisipasi dalam Pemilukada Tahun 2024.
Pihaknya mengingatkan Bawaslu dan KPU baik itu di tingkat Provinsi Papua Barat maupun 7 Kabupaten Kota untuk bisa melibatkan wartawan secara baik dan benar dalam rangka sosialisasi pendidikan Pemilih .
” KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas harus membuka ruang yang lebih luas dan melibatkan wartawan sebagai Mitra Strategis dalam rangka menyukseskan Pemilukada Tahun 2024 ” Harapnya.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua juga mengungkapkan bahwa di Provinsi Tanah Papua Pertama kalinya gubernur akan dipilih secara langsung terutama di Papua Barat itu akan melawan kota kosong.
” Ingat kotak kosong itu jangan sampai dibuat menjadi tamu, tetapi KPU dan Bawaslu terutama KPU harus menjelaskan bahwa apa itu kotak kosong dan itu sangat penting tetapi juga siapa yang menjadi tandem dari kotak kosong , Sehingga tidak ada kesan intimidasi , itu penting jadi sekali lagi ” Terangnya.
Selain itu, Polda Papua yang membawahi Polda Papua dan Polda Papua Barat itu telah memberikan catatan bahwa ada beberapa daerah sampelan yang ditandai tanda merah misalnya kabupaten Maybrat dan Teluk Bintuni.
“Dan di Papua Barat itu ada Manokwari Selatan , Pegunungan Arfak yang masih ada diduga di dalam tradisi adat mereka masih menggunakan senjata, ini juga menjadi penting untuk perhatian bagi penyelenggara untuk melakukan sosialisasi yang baik dan benar” ungkapnya.
Pihaknya berharap pemilu itu harus berjalan dengan baik dan benar dengan memastikan bahwa kelompok rentan itu jangan sampai terintimidasi .
“Melalui Forum Group Diskusi (FGD) Komnas HAM sangat berharap untuk insan PERS menjadi pilar demokrasi terdepan untuk memastikan bahwa warga negara itu bisa mengakses secara langsung proses Pemilukada yang baik dan benar” Harapnya. (KP/03)
