MANOKWARI,Kumparanpapua.com– Dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan, Perwakilan BPKP Papua Barat menggelar kegiatan workshop
di Aula Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, Selasa(14/11/2023).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh bupati Manokwari yang ditandai dengan penandatanganan berita acara.
Melalui Pelaksanaan workshop ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen Pemerintah daerah maupun Pemerintah desa dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan daya dukung Desa dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan workshop.
Ketua panitia, Fajar Nurfirmansyah dalam laporannya menjelaskan bahwa sejak tahun 2015 pemerintah secara konsisten menganggarkan dana desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa, pemerataan pembangunan, penurunan Kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan dan pemberdayaan masyarakat desa .
“Besaran Dana Desa terus meningkat dari tahun ke tahun dan secara kumulatif dana desa yang telah disalurkan pemerintah sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 mencapai lebih dari 538 Triliun Rupiah.Untuk Kabupaten Manokwari di tahun 2023 telah menerima Pagu Dana Desa sebesar 130,4 Miliar untuk 163 desa” ungkapnya.
Fajar menyebut, Berdasarkan data dari Djpb Provinsi Papua Barat per 31 Oktober 2023 semakin meningkatnya dana desa dari tahun ke tahun harus diimbangi dengan akuntabilitas dan pengelolaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
“BPKP selaku aparat pengawasan intern pemerintah atau Apip memiliki peran pengawasan dan konsultasi kepada pemerintah Desa guna mengawal akuntabilitas perencanaan dan keuangan pemerintah Desa” terangnya.
Pada kesempatan ini pula dilaksanakan dengan pola pemaparan dari para narasumber , sesi diskusi dan tanya jawab akan disediakan setelah pemaparan materi dari nasarasumber.
Sementara itu, Bupati Manokwari,Hermus Indou dalam sambutannya menyampaikan bahwa semua level penyelenggaraan pemerintahan ini harus beroperasi dengan baik dan beroperasi secara maksimal tidak terkecuali pemerintahan kampung karena menjadi satu kesatuan dan kapasitas penyelenggaraan aparatur Pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat kampung itu mutlak harus diperhatikan.
Menurutnya kepala kampung adalah Garda terdepan dari penyelenggaraan pembangunan di tingkat Kampung yang memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan kampung di tingkat Kampung ini harus bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan bisa menghasilkan kinerja pembangunan dalam semua sektor, aspek pembangunan yang diharapkan itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, masalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menjadi kata kunci yang harus dikelolah secara baik
“Masalah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan di dalam pengelolaan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah dan juga keuangan negara dan keuangan ini tidak boleh terabaikan apapun yang kita kerjakan karena negara kita adalah negara hukum maka semua tindak tindakan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan harus berdasarkan hukum atau perundang-undangan” terangnya.
Selain itu dari aspek kelembagaan bupati berharap agar benar-benar efektif semuanya di tingkat lapangan jangan sampai ada kelembagaan yang tidak tersedia dan tidak beroperasi.
“Aspek perencanaan dan juga penganggaran harus baik serta visi pembangunan kampung yang dirumuskan oleh pemerintah kampung bersama-sama dengan bamuskam dan seluruh elemen masyarakat di kampung sehingga pengeluaran, perencanaan yang direncanakan itulah yang harus kita laksanakan dan diimplementasikan ” Harapnya.
Tak lupa bupati mengingatkan agar aspek sumber daya manusia menjadi kata kunci dan berharap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kampung yang baik harus bisa dioperasikan oleh sumber daya manusia di tingkat kampung yang handal.(KP/03)
