MANOKWARI,Kumparanpapua.com- Bupati bersama Pj gubernur papua Barat resmi melaunching Pembongkaran Bangunan Terkena Dampak Pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Borarsi Manokwari di Halaman Ex Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Manokwari (Samping Kantor PLN) Jumat, 16 Juni 2023.
Pembongkaran ditandai langsung dengan penandatangan berita acara bersama dilanjutkan dengan merobohkan gedung bangunan menggunakan alat berat Excavator.
Kepala dinas PU Kabupaten Manokwari, Emba Rantelino dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Mengacu pada kewenangan, Pemda Kabupaten Manokwari membuat gambar kerja/ DED yakni penataan ruang terbuka publik borarsi (RTP) yang terdiri dari Bangunan Utama,Penataan Lapangan.
Adapun rencana pembangunan berlantai 2 dengan Lantai 1 merupakan panggung utama, Fasilitas Penunjang, Area bermain anak sedangkan pada Lantai 2 dibangun Pusat pelatihan UMKM ,Pusat pelatihan seni dan budaya.
Emba menyebut, kebutuhan Lahan yang tersedia seluas 24.940 M² dan untuk bangunan utama dan penunjang seluas 8.896 M².
Sementara, Bangunan yang terdampak dan dilakukan ganti rugi adalah, Ex Kantor Dinas Perumahan,Keuskupan sorong,perumahan GKI Klasis Manokwari,TK Santa Theresa.
RTP Borarsi menelan anggaran sebesar 71 Miliar yang dibuat dalam kontrak jamak atau Multy Year’s Contrak yakni
Tahun 1 (2023) sebesar 20 Miliar, dan Tahun 2 (2024) sebesar 51 Miliar
Emba membeberkan bahwa ditahun pertama akan dilakukan Pengadaan tiang pancang dan pemancangan, pembuatan pondasi menerus,dan di Tahun kedua merupakanPenyelesaian/ Perampungan 100 % dan saat ini Progres pelelangan sudah dilakukan dan saat ini dalam Tahap evaluasi.
Sementara, kepala dinas pariwisata, Imanuel Hasitongan Pangaribuan dalam laporannya menyampaikan, bahwa pembongkaran ini dilakukan sebagai langkah kesiapan pemerintah provinsi Papua Barat dan pemerintah kabupaten Manokwari dalam memulai peningkatan dan pembangunan ruang terbuka publik (RTP) Borarsi Manokwari oleh pemerintah pusat melalui kementerian PUPR Republik Indonesia .
Menurutnya, peningkatan dan pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Borasi adalah untuk merevetalisasi kawasan Borarsi sebagai kawasan ruang terbuka publik yang eksotis dan modern, menyediakan sarana prasarana rekreasi masyarakat sebagai fasilitas penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan, berupa ruang terbuka bagi publik, menyediakan layanan sarana prasarana layanan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku UMKM di kabupaten Manokwari dan meningkatkan tata peradaban kehidupan masyarakat Manokwari yang eksklusif dan Madani.
“Peningkatan dan pembangunan ruang terbuka publik (RTP) Borarsi adalah untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana publik di Manokwari, tersedianya sarana prasarana kawasan publik yang baru yang memadai dan berkualitas dalam mendukung aktivitas dan kegiatan sosial kemasyarakatan dan ekonomi masyarakat di kabupaten Manokwari, mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa dengan hadirnya kawasan sosial ekonomi baru di kabupaten Manokwari” Sebutnya.
Sedangkan Manfaat dari kehadiran ruang terbuka publik ( RTP ) Borarsi kata Pangiribuan akan membawa dampak positif bagi masyarakat diantaranya tercapainya visi dan misi kabupaten Manokwari sebagai pusat peradaban di tanah Papua dan ibukota provinsi Papua Barat ,membuka ruang dan peluang ekonomi pada kawasan sebagai strategi peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Manokwari, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Manokwari akan kebutuhan aktivitas sosial dan ekonomi.
Lanjut Pangiribuan, fungsi dari ruang terbuka publik borasi adalah sebagai sarana pusat rekreasi bagi warga masyarakat Manokwari, sebagai sarana pusat ekonomi dan olahraga bagi warga Manokwari dan pusat pelaksanaan kegiatan resmi pemerintah, baik pemerintah kabupaten Manokwari maupun pemerintah provinsi Papua Barat.
“Dalam memulai persiapan peningkatan dan pembangunan ruang terbuka publik berarti kami telah memulainya dengan menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang dilanjutkan dengan melakukan kajian terhadap penilaian aset baik pemerintah maupun lembaga atau perorangan untuk mengetahui nilai ganti rugi yang akan disiapkan oleh pemerintah bekerja sama dengan tim konsultan jasa penilai publik di mana keseluruhan telah selesai dilaksanakan” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Manokwari, Hermus Indou Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Papua Barat karena telah membantu program strategis di Kabupaten Manokwari untuk mewujudkan lima proyek strategis dan pelaksanaan pembangunannya pada hari ini terkait dengan beberapa objek yang terdampak dari bangunan.
Bupati menjelaskan bahwa untuk rumah yang terdampak pemkab sudah menganggarkan ditahun ini dan telah membangun rumah tipe 70 sebanyak 4 unit guna memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang terdampak.
Bupati menyebut nilai kjpp yang ditawarkan untuk seluruh penilaian aset di ruang terbuka publik borasi ini adalah sebanyak 68 miliar.
“Pemerintah Kabupaten Manokwari sudah menyediakan anggaran untuk ganti untung Kepada seluruh masyarakat yang terdampak” Kata bupati.
“Pada semester pertama tahun 2024 kits bisa wujudkan dan presiden RI bisa kita undang ke Manokwari untuk bisa meresmikan 5 proyek strategis di sini” harapnya.
Sejalan dengan rencana kunjungan presiden ke Manokwari dengan agenda 5 proyek strategis bupati berharap agar pemda juga mempersiapkan pembangunan gedung Pekabaran Injil (PI) untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat di tanah Papua yang hendak melaksanakan peribadatannya yang dirayakan setiap tanggal 5 Februari sebagai hari masuknya injil ke tanah PapuaPapua.
Pada kesempatan yang sama Pj.Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau menyampaikan bahwa kehadiran pemimpin didaerah adalah untuk menjawab semua aspirasi dan harapan-harapan yang datang dari masyarakat sebagai suatu amanah yang telah dititipkan.
“Kehadiran kita di sini paling tidak ada solusi yang kita harus jawab bersama negara dan pemerintah di pusat terutama sangat mengharapkan anak-anak bangsa yang menjadi agen-agen pembangunan itu bekerja dengan niat tulus yang kemudian niat itu diwujudkan dalam sebuah perencanaan perencanaan dengan norma-norma beserta aturan pemerintahan.(KP/03)
