MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Sejumlah pencari kerja (pencaker) Kabupaten Manokwari provinsi Papua Barat melakukan aksi pemalangan jalan di kawasan jalan drs. Esau Sesa tepatnya di bawah kantor Bupati Manokwari , tepatnya di bawah Kantor Bupati Manokwari, Selasa (2/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap belum terealisasinya janji pengangkatan pegawai yang sebelumnya disampaikan pemerintah daerah.
Koordinator Lapangan Pencaker Formasi 2021, Oktopilus Renggo, mengatakan aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan para pencaker setelah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah namun belum memperoleh kepastian.
“Hari ini kami turun ke jalan karena sejak tahun 2024 kami sudah beberapa kali melakukan aksi damai, mulai dari Kantor BKD hingga Kantor Bupati. Namun hingga saat ini belum ada hasil yang memberikan kepastian bagi kami,” ujar Oktopilus saat ditemui di lokasi aksi.
Menurutnya, pada 22 Mei 2025, Bupati Manokwari pernah menjanjikan adanya pengangkatan pegawai dari formasi 2021. Saat itu disebutkan tersedia sekitar 120 kuota, yang akan direalisasikan secara bertahap. Namun hingga kini janji tersebut belum terealisasi.
“Kami merasa ditipu karena janji yang pernah disampaikan belum juga diwujudkan. Karena itu kami melakukan aksi yang lebih besar agar masyarakat mengetahui persoalan yang kami hadapi,” katanya.
Oktopilus juga menyoroti penggunaan istilah formasi 2021 dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara masih banyak peserta formasi 2021 yang belum mendapatkan kejelasan status.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tuntutan terhadap janji pemerintah daerah yang hingga kini belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
“Kami berharap jika memang tidak ada lagi penambahan kuota untuk formasi 2021, pemerintah dapat memberikan solusi, misalnya membuka formasi baru sehingga kami memiliki kesempatan untuk kembali bersaing dalam seleksi berikutnya,” ujarnya.
Selain itu, para pencaker juga meminta perhatian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Mereka menilai perlu adanya penjelasan resmi terkait proses dan kebijakan yang menyebabkan formasi 2021 belum terselesaikan hingga saat ini.
“Kami meminta BKN dan KemenPAN-RB memberikan kepastian serta menjawab aspirasi kami. Sampai hari ini belum ada informasi yang jelas terkait nasib peserta formasi 2021 yang belum terakomodasi,” katanya.
Dalam aksi tersebut, para pencaker juga mengingatkan kembali janji politik Bupati dan Wakil Bupati terkait rencana pengangkatan 1.000 pegawai setelah pelantikan kepala daerah. Menurut mereka, hingga saat ini janji tersebut belum terealisasi.
“Kami meminta pemerintah daerah segera merealisasikan kuota yang pernah dijanjikan atau membuka formasi baru agar kami dapat kembali mengikuti proses seleksi secara adil dan transparan,” tutup Oktopilus. (KP/03)
