MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menggelar Sosialisasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Ruang Sasana Kantor Bupati Manokwari, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Nency Titty Lidya, didampingi Kepala Dinas Dukcapil Papua Barat, Ria Maria Come, serta Wakil Bupati Manokwari, Mugyono. Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan tifa bersama.
Dalam sambutannya, Nency Titty Lidya menyampaikan bahwa transformasi digital pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan, menjadi kebutuhan penting di era modern saat ini. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan terintegrasi.
Ia menjelaskan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin modern dan efisien. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga memberikan apresiasi kepada Dinas Dukcapil Papua Barat bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Manokwari yang terus menghadirkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Identitas Kependudukan Digital bukan sekadar perubahan bentuk KTP elektronik ke format digital, tetapi juga bagian dari transformasi sistem pelayanan pemerintahan menuju tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi,” ujarnya.
Melalui IKD, masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat lebih mudah mengakses dokumen kependudukan secara aman melalui telepon genggam tanpa harus selalu membawa dokumen fisik.
Nency juga berharap seluruh pimpinan perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap implementasi IKD di lingkungan kerja masing-masing. Kehadiran peserta dalam kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya sebatas mengikuti sosialisasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama membangun budaya pelayanan publik yang modern dan berbasis digital di Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari.
Selain itu, ia mengajak seluruh peserta menjadi contoh dan pelopor dalam penggunaan Identitas Kependudukan Digital agar program tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh perangkat daerah sangat diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik, merata, dan tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, dalam laporan kegiatan, Kepala Dinas Dukcapil Papua Barat, Ria Maria Come, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam mendukung peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat.
Ia mengatakan, Dinas Dukcapil memiliki tugas membantu gubernur dalam merumuskan kebijakan administrasi kependudukan, melakukan pembinaan, menyiapkan tenaga teknis, serta memastikan target dan indikator pelayanan nasional maupun provinsi dapat tercapai.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah kabupaten dengan tingkat aktivasi IKD yang rendah, sehingga Pemerintah Provinsi Papua Barat terus memberikan pendampingan teknis kepada tenaga operator dan petugas Dukcapil di daerah.
“Sasaran utama kegiatan ini adalah ASN. Tahun lalu kegiatan serupa sudah dilakukan dan tahun ini kembali dilanjutkan di Kabupaten Manokwari serta beberapa kabupaten lainnya,” jelasnya.
Ria menambahkan, selain sosialisasi, pihaknya juga akan melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada peserta agar proses aktivasi IKD dapat berjalan lebih optimal. (KP/03)
