MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Ketua Pilar Pemuda Rakyat Papua Barat, Jekson Kapisa, meminta Kepala MBG Pusat segera melakukan evaluasi terhadap Kepala MBG Papua Barat.
Menurut Jekson, pimpinan MBG Papua Barat dinilai tidak mampu melaksanakan tugas sebagai perwakilan MBG, khususnya dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat untuk membentuk Satgas Pengawasan MBG. Padahal, pembentukan satgas ini penting agar program MBG dapat berjalan baik sesuai dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 Pasal 29 tentang unsur pengawasan huruf A sampai F, serta Pasal 56 tentang ketentuan peralihan poin 1 sampai 3.
“Sejujurnya program MBG ini sangat baik untuk anak-anak. Namun, sampai hari ini Satgas Pengawasan belum juga dibentuk, sehingga berdampak pada pelaksanaan program di daerah,” tegas Jekson dalam aksi “Evaluasi Program MBG” yang digelar pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Ia juga menyoroti hasil pemeriksaan Balai POM yang menemukan adanya bakteri pada makanan dari salah satu dapur MBG di Manokwari. Meski ada temuan tersebut, dapur itu tetap dibiarkan beroperasi hingga kini.
“Ini sangat aneh dan harus dipertanyakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, seharusnya dapur tersebut diberikan sanksi. Kepolisian, dalam hal ini Kapolresta Manokwari, harus memanggil dan melakukan pemeriksaan. Jika ada unsur kesengajaan, maka harus diproses hukum,” tegasnya.
Sebagai pihak yang mendukung penuh program MBG, Jekson meminta Kepala MBG Pusat segera mengevaluasi bahkan mencopot Kepala MBG Papua Barat jika memang tidak mampu menjalankan amanah. Ia menilai, kinerja yang buruk dapat berdampak pada kesehatan siswa dari tingkat TK hingga SMA.
Jekson juga menegaskan, sesuai amanat Perpres No. 83 Tahun 2024 dan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, maka Kepala MBG Harus Orang Papua Sehingga Benar Benar Melayani Penu dengan Rasa Tanggung Jawab apalagi Menyangkut Anak Anak Masa depan Papua Barat Namun sampai saat Ini Kepala MBG Papua Barat Tidak Melakukan Tugasnya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk membentuk Satgas Pengawasan. Namun, tanggung jawab tersebut tidak dijalankan secara maksimal.
“Kepala MBG Papua Barat harus dievaluasi, bahkan bila perlu diganti dengan orang lain. Program MBG bukan untuk bisnis, melainkan panggilan untuk melayani. Karena dampaknya langsung kepada kesehatan siswa,” ujarnya.
Ia menambahkan, maraknya pemberitaan di media nasional terkait permasalahan ini telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program MBG, khususnya di Papua Barat.
“Ini bukan sekadar soal makanan bergizi, tetapi menyangkut nyawa anak-anak kita. Kepala MBG Papua Barat harus dievaluasi. Jika tidak, kami akan menggerakkan massa untuk melakukan aksi besar-besaran di Kabupaten Manokwari,” tegas Jekson. (KP/Rls
