MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat Perwakikan Kabupaten Teluk Bintuni, Eduard Orocomna meminta kepada Kepala BKD Teluk Bintuni agar memperhatikan anak-anak 7 suku untuk jadi tuan di negerinya sendiri.
Hal ini disampaikan Eduard mengingat nasib putra-putri asli papua lebih khusus anak-anak asli 7 suku Teluk Bintuni dan anak-anak Non Papua yang lahir dan besar di Bintuni yang sedang mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS pada Juli 2024.
Eduard Orocomna juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Bintuni, LMA 7 Suku Bintuni serta Ketua Forapelo agar dapat mengawal dan mengontrol tahapan tersebut.
“Ini perlu diawasi secara baik agar hak orang asli papua barat lebih khusus anak-anak Asli 7 suku Bintuni jangan diambil oleh saudara-saudara kita dari luar papua yang baru datang dua hari langsung tembus pegawai daripada anak-anak Asli 7 suku bintuni”, terang Eduard Orocomna.
Menurut Eduard, hak ini wajib menjadi milik anak-anak asli 7 suku bintuni agar dapat menjadi tuan diatas tanah Bintuni.
“Kami minta anak-anak asli papua diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai. Kami minta DPRD Teluk Bintuni, MRP Papua Barat dan Lembaga 7 Suku Teluk Bintuni memberi atensi lebih atas hal ini”, ujarnya.
Diungkapkan Eduard, pengalaman penerimaan CPNS 2018, suku nusantara lebih banyak lolos pegawai dibandingkan orang asli 7 suku teluk bintuni dan Papua lain. Hal inilah yang diharapkan tidak terjadi lagi.
“Mohon untuk pihak yang diberikan kepercayaan dari masyarakat teluk bintuni untuk menduduki jabatan DPRD Teluk Bintuni, MRP Papua Barat dan Lembaga Masyarakat 7 Suku Bintuni agar dapat menyuarakan nasib anak-anak asli papua di Kabupaten Teluk Bintuni”, pungkasnya. (KP/02)
