MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Sejumlah pimpinan cabang olahraga (cabor) di Papua Barat mendorong agar Musyawarah Provinsi (Musprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat segera digelar, paling lambat September 2026.
Percepatan Musprov dinilai penting untuk memberikan kepastian terhadap keberlanjutan kepemimpinan KONI Papua Barat sekaligus memastikan pembinaan atlet tetap berjalan, khususnya dalam menghadapi babak kualifikasi Pra PON dan PON.
Dorongan tersebut disampaikan tiga cabang olahraga, yakni Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI) Papua Barat, Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) Papua Barat, dan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Papua Barat.
Ketua Umum PERSANI Papua Barat, Ester Mamari, didampingi Sekretaris Umum Herlina Torry, mengatakan percepatan Musprov menjadi kebutuhan bersama bagi cabor. Menurutnya, masa berlaku kepengurusan KONI Papua Barat yang akan berakhir pada akhir September perlu menjadi perhatian agar tidak menghambat agenda pembinaan dan persiapan atlet.
“Kita sebagai pengurus dari beberapa cabor punya kerinduan agar KONI Papua Barat kalau boleh dilaksanakan lebih cepat lebih bagus. Mengingat SK daripada KONI itu berakhir pada akhir September, jadi kalau bisa Musprov dipercepat karena atlet kita butuh persiapan untuk Pra PON dan PON,” ujar Ester, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, kepengurusan KONI yang definitif akan memberikan kepastian bagi cabor dalam menyusun program pembinaan serta mempersiapkan atlet secara lebih terarah menuju berbagai agenda olahraga tingkat nasional.
Hal senada disampaikan Ketua PSOI Papua Barat, Salumina Rumadas. Ia mendukung penuh percepatan Musprov KONI Papua Barat agar segera menghasilkan ketua umum definitif yang dapat memimpin organisasi sekaligus mengawal kepentingan seluruh cabor dalam menghadapi babak kualifikasi maupun PON.
Sementara itu, Sekretaris Umum IPSI Papua Barat, Enike Agatha, menilai keberadaan KONI sangat penting dalam mendukung cabor mengikuti agenda olahraga nasional.
Ia menjelaskan, para cabor memang memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan atlet, namun berbagai kebutuhan administrasi, rekomendasi, hingga fasilitasi keikutsertaan dalam event nasional berada dalam koordinasi KONI.
“Segala sesuatu diurus oleh KONI kepada cabor-cabor, sehingga event-event nasional itu yang mengurus adalah KONI yang mempersiapkan cabor untuk mengikuti ajang tersebut. Kami tidak bisa melangkah sendiri untuk ajang nasional tanpa KONI,” tegas Enike.
Karena itu, para pimpinan cabor berharap Musprov KONI Papua Barat dapat terlaksana paling lambat September 2026. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk terus mendukung proses pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi atlet di Papua Barat.
Percepatan Musprov diharapkan tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antara KONI dan seluruh cabor dalam mempersiapkan atlet Papua Barat menghadapi kompetisi nasional. ( KP/03)
