MANOKWARI,Kumparanpapua.com– Alokasi Dana Otsus untuk kabupaten Manokwari mengalami penurunan Sebanyak Rp.70 Miliar dan hal ini akan berdampsk luas dan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari, Hermus Indou kepada sejumlah awak media di Manokwari, Selasa (28/12/2023).
Bupati menilai bahwa menurunnya dana otsus tidak hanya di alami oleh Pemkab Manokwari namun hampir seluruh pemerintah daerah di tanah Papua ini yang tentunya akan mempengaruhi kapasitas fiskal daerah juga akan berpengaruh pada kualitas belanja dan juga kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Manokwari kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati menjelaskan, bahwa Faktor yang menyebabkan terjadi pemotongan atau penurunan Dana Otsus belum diketahui namun fakta yang ada karena beberapa pemekaran provinsi di tanah Papua yang berimplikasi kepada pemotongan anggaran dan juga alokasi anggaran dari pemerintah pusat kepada seluruh berita daerah di tanah Papua.
Sehubungan dengan itu, bupati akan menyampaikan dan menyuarakan anggaran dana otsus dalam forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Provinsi Papua Barat yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Januari atau Februari mendatang.
“Kita akan menyampaikan aspirasi ini kembali kepada Pemerintah supaya, menurunnya dana otss di tahun ini bisa dikembalikannya di tahun depan, harapnya.
Menurut Hermus, kalaupun ada dampak pemekaran di tanah Papua dirinya berharap ada alokasi dana khusus yang disiapkan oleh pemerintah untuk membiayai daerah-daerah otonomi baru yang dibentuk di Tanah Papua tanpa harus mengurangi setiap pendapatan otsus dari kabupaten kota yang sudah eksis
“Karena asumsi anggaran kita yang dulu fiskal daerahnya meningkat Justru pada tahun 2024 menurun di samping itu beban pembiayaan atau belanja di tahun 2024 bebannya sangat besar. karena itu, Kita akan menyiapkan surat untuk menyampaikan secara berjenjang pada pemprov papua barat juga kepada pemerintah pusat,”jelas Hermus
Hermus menambahkan Pemkap Manokwari saat ini dalam tahap mengupayakan agar supaya ada alokasi dari Pemprov Papua Barat dan juga Kabupaten penghasil khususnya Kabupaten Teluk Bintuni kepada Pemkab Manokwari. Di mana Kabupaten Manokwari sangat membutuhkan biaya dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis ibukota Provinsi
“Kita saksikan pembangunan pasar Sanggeng , RTP Borarsi dan juga bandara, juga ada beberapa infrastruktur lainnya yang akan terus kita bangun namun juga dihadapkan dengan penyelenggaraan pemilu dan alokasi Pemkab Manokwari sekitar 50 miliar kepada KPU dan juga Bawaslu dan juga dari pihak keamanan khususnya TNI/Polri, sehingga tentu alokasi belanja untuk pelayanan masyarakat kita di tahun depan akan sangat berkurang” ungkap Bupati.
Disamping itu, untuk pembebasan beberapa lahan sangat butuh biaya yang sangat besar hampir lebih dari 1 triliun lebih untuk biaya ganti untung kepada masyarakat yang terdampak dari pelaksanaan program infrastruktur strategis Manokwari.(KP/03)
