MANOKWARI,Kumparanpapua.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) Tahun 2024 namun tidak terlepas dari itu gabungan fraksi memberikan sejumlah catatan kepada Pemda Manokwari dan meminta penjelasan dalam pembahasan selanjutnya.
Persetujuan terhadap RAPBD tahun 2024 disampaikan melalui rapat Paripurna DPRD Manokwari masa sidang III terkait Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Manokwari Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2024 yang dipimpin langsung oleh wakil ketua II, Bons Rumbruren di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Manokwari, kamis (23/11/2023).
Gabungan Fraksi dari Partai (PDI, NASDEM, PKS, PERINDO, HANURA, PKB) yang disampaikan oleh Erni Sosang memandang bahwa penyusunan RAPBD harus sejalan dengan upaya pemda dalam percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur untuk meletakkan pondasi yang berkualitas.
Selain itu RAPBD tahun anggaran 2024 dan KUA-PPAS harus mampu menterjemahkan perencanaan strategis RPJMD dan RPKD kedalam rencana program kegiatan dan sub kegiatan rencana anggaran serta mampu menjembatani rencana srategis guna tercapainya pembangunan dengan baik termasuk menyelaraskan pembangunan nasional.
Selanjutnya Gabungan fraksi DPRD menerima RAPBD untuk dilanjutkan dalam tahap pembahasan dengan beberapa catatan dan masukan untuk mendapatkan perhatian dan penjelasan pemda yakni;
Pertama, Pemilu damai, gabungan fraksi berharap pemda dan seluruh elemen masyarakat bersepakat menciptakan pemilu damai tanpa ada perpecahan.
Kedua, Prioritas Pembangunan jangan hanya diprioritaskan pada penambahan Fisik saja dan mengesampingkan Pembangunan SDM
Ketiga, Pelayanan publik, meminta agar ditingkatkan guna mewujudkan visi misi kabupaten Manokwari
Keempat, Penguatan ekonomi, harus terus digerakkan sebagai langkah konkrit dalam peningkatan PAD. Dan APBD sebagai salah satu instrumen yang diharapkan mampu mendorong penguatan ekonomi harus dimaksimalkan yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
Gabungan fraksi berharap butir -butir dan catatan yang disampaikan dapat diperhatikan dan mendapat penjelasan serta tanggapan dari pemda Manokwari.
Senada, pandangan umum dari fraksi Golkar bersatu yang disampaikan oleh Siswanto juga menyetujui RAPBD tahun 2024 untuk dikritisi secara mendalam pada tingkat pembahasan selanjutnya dan meminta tanggapan/penjelasan serta catatan mengenai;
Pertama, Target PAD yang mengalami penurunan di tahun 2024, fraksi Golkar meminta tanggapan dan menyarankan perlunya strategi dan perhitungan yang matang dan konservatif dalam penetapan PAD sehingga bisa terealisasi dengan melakukan kajian mendalam.
Kedua, Fraksi golkar meminta penjelasan dan upaya pemda mempertanggungjawabkan baik secara administratif maupun politis terkait pendapatan transfer dari pemerintah pusat senilai 1 Triliun 237 milyar lebih atau sekitar 84% dari total APBD Kabupaten Manokwari tahun 2024 dan upaya pemda dalam memelihara kepercayaan tersebut.
Ketiga, Fraksi Golkar mempertanyakan dan meminta penjelasan terkait indikator kinerja yang belum terpenuhi sampai dengan tahun 2023 dan upaya strategi pemenuhannya sampai dengan tahun 2024.
Keempat, fraksi golkar meminta penjelasan terkait penyerapan anggaran di masing-masing OPD yang telah memasuki triwulan kedua mengingat fraksi golkar menilai bahwa masih banyak program kegiatan yang belum berjalan secara maksimal.
Pihaknya berharap agar pemda Manokwari bersama jajarannya kedepan harus lebih serius dan bekerja keras untuk mendorong peningkatan sumber daya anggarananggaran, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sumber daya fiskal yang menuntut kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik agar anggaran dapat dimanfaatkan untuk mencapai target pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara Terkait RAPBD tahun 2024, Fraksi Golkar mendorong pemda Manokwari mengoptimalkan PAD dan mengambil langkah kongkrit dengan kebijakan retribusi pajak yang lebih inovatif.
Selain itu, fraksi golkar berharap agar terjadi peningkatan dalam berbagai sektor kehidupan serta melakukan terobosan nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan meminimalisir angka pengangguran.(KP/03)
