MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Manokwari.
Penyerahan DPA ditandai dengan Penandatangan Pakta Integritas oleh Bupati, Sekretaris daerah dan juga perwakilan dari Pimpinan OPD Kabupaten Manokwari, di Sasana Kantor Bupati Manokwari, (Jumat 19/4/2024).
Bupati Manokwari, Hermus Indou dalam arahannya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Pimpinan OPD karena keterlambatan dilaksanakan penyerahan DPA.
“Hari ini kita serahkan DPA untuk tindak lanjut didalam pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari tahun 2024”, kata Bupati Hermus.
Ia menyampaikan, keterlambatan Pembangian DPA disebabkan oleh faktor perubahan APBD tahun 2024 yang cukup kompleks dan cukup berat untuk dilaksanakan tahun ini.
“Karena ditahun 2024 agenda pemilu sangat membutuhkan anggaran dalam menunjang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024”, jelasnya.
Diserahkannya DPA, bupati berharap program bisa berjalan dengan baik dan memastikan pertumbuhan ekonomi di Manokwari sebagai sebuah instrumen pertumbuhan ekonomi. Disamping itu pula pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan baik.
Lebih lanjut Hermus mengatakan, DPA Kabupaten Manokwari guna untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan yang diharapkan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Manokwari dalam semua aspek pembangunan Manokwari dalam semua dimensi struktur ekonomi, kesehatan, pendidikan tapi juga aspek kesejahteraan rakyat dan semua urusan yang diserahkan oleh pemerintah.
Selanjutnya, DPA menjadi salah satu instrumen yang memicu pergerakan ekonomi tapi juga pertumbuhan ekonomi.
“Kalau APBD bisa beroperasi dengan baik maka banyak uang yang beredar di masyaraka maka ekonomi kita di kabupaten Manokwari yang memiliki aktivitas ekonomi ini bisa merasakan manfaat dari pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari”, ujarnya.
Adapun fungsi APBD tidak lain adalah untuk melayani masyarakat dalam menghadapi kehidupan sehari-hari bahkan juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan semuanya membutuhkan pelayanan dari pemerintah.
“Karena itu fungsi APBD kita wajib hukumnya untuk menjawab kebutuhan rakyat di Kabupaten Manokwari, besar kecilnya yang paling terpenting adalah kita bisa melayani seluruh masyarakat kita dengan baik”, katanya.
Bupati berpesan kepada seluruh Pimpinan OPD untuk terus menjaga kualitas penyelenggaraan APBD Kabupaten Manokwari melalui pelaksanaan DPA yang telah diserahkan.
“APBD Kabupaten Manokwari haruslah lebih banyak bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, jangan sampai terbalik”, imbuhnya.
Bupati juga mengajak seluruh pimpinan OPD untuk menghindari seluruh aktivitas-aktivitas tidak baik didalam pemerintahan seperti memperdagangkan aktivitas pemerintahan untuk kemudian mencari keuntungan dibalik semua aktivitas pemerintahan.
“Mari kita jaga uang rakyat, untuk uang ini semuanya kas daerah sampai dengan yang menangani sistem dan lain sebagainya, mari kita jagalah uang masyarakat ini secara baik untuk semuanya bisa menunjang aktivitas pembangunan dan juga pelayanan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari”, pesan Bupati.(KP/03)
