MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Provinsi Papua Barat menerapkan sasaran berbeda dalam pelaksanaan program pendidikan gratis. Pembagian cakupan tersebut dilakukan agar pembiayaan pendidikan dari kedua pemerintah dapat berjalan saling melengkapi tanpa membebani anggaran pada sasaran yang sama.
Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, mengatakan program pendidikan gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten telah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Dalam kebijakan tersebut, pembiayaan diprioritaskan bagi peserta didik baru pada sejumlah jenjang pendidikan.
Sasaran itu meliputi peserta didik kelas nol kecil atau kelompok bermain, siswa kelas I SD, kelas VII SMP, serta kelas X SMA. Dengan demikian, pembiayaan dari pemerintah kabupaten difokuskan pada siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan tersebut.
“Kalau Manokwari, sesuai Perda, yang kita tanggung itu kelas nol kecil, kelas I SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA. Artinya, yang dicover hanya siswa baru,” jelas Mugiyono, Senin (12/10/2026).
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menjalankan kebijakan pendidikan gratis, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK. Program provinsi tersebut menyasar sekolah-sekolah yang tidak masuk dalam cakupan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
Mugiyono menilai, perbedaan sasaran dan pembagian peran antara kedua pemerintah menjadi dasar agar pelaksanaan program tidak saling tumpang tindih. Sekolah yang belum terakomodasi melalui pembiayaan kabupaten dapat ditangani oleh pemerintah provinsi sesuai kewenangannya.
“Kalau dari provinsi, ada sekolah-sekolah khusus yang tidak tercover oleh kabupaten. Itu langsung ditangani pemerintah provinsi. Jadi, kemungkinan besar tidak akan tumpang tindih,” ujarnya.
Ia berharap pembagian cakupan tersebut dapat membuat pelaksanaan pendidikan gratis lebih efektif, terutama dalam memastikan peserta didik memperoleh dukungan pembiayaan sesuai sasaran program.
Koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi juga dinilai penting agar tidak ada kelompok peserta didik yang terlewat dari kebijakan tersebut. Dengan begitu, program pendidikan gratis diharapkan benar-benar membantu meringankan beban orang tua sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di Manokwari dan Papua Barat. (KP/03)
