MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu hal yang harus diperkuat oleh setiap partai politik di Kabupaten Manokwari. Terlebih, bantuan keuangan yang diterima partai politik bersumber dari anggaran pemerintah daerah.
Untuk mendorong hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pertanggungjawaban Dana Hibah Partai Politik, Kamis (12/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan kelembagaan sekaligus meningkatkan pemahaman pengurus partai mengenai tata kelola bantuan keuangan dari APBD.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Kesbangpol, Isak Waramori, menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan partai politik merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas.
Ia mengatakan, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam kehidupan demokrasi. Perannya tidak hanya berkaitan dengan proses politik dan perebutan kekuasaan, tetapi juga mencakup pendidikan politik, penyaluran aspirasi masyarakat, serta menyiapkan calon pemimpin.
Karena itu, menurut Hermus, partai politik harus mampu membangun organisasi yang tertata dengan baik, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menjalankan proses demokrasi secara internal.
Ia juga menilai, tantangan politik yang terus berkembang, kemajuan teknologi informasi, dan semakin besarnya perhatian masyarakat terhadap keterbukaan publik menuntut partai politik untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
Pembenahan itu perlu dilakukan mulai dari administrasi organisasi, pengelolaan keuangan, sistem kaderisasi, pendidikan politik, hingga proses pengambilan keputusan.
Melalui Bimtek tersebut, Hermus berharap para pengurus partai memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aturan kepartaian, kewajiban administrasi, serta prosedur penggunaan dan pelaporan bantuan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hermus menegaskan, ukuran kekuatan sebuah partai tidak hanya ditentukan oleh jumlah dukungan politik, tetapi juga oleh kualitas organisasi dan integritas orang-orang yang menjalankan fungsi kepartaian.
“Partai politik yang kuat bukan semata-mata diukur dari besarnya dukungan politik yang dimiliki, melainkan dari kualitas kelembagaan, integritas kader, serta kemampuan memperjuangkan kepentingan rakyat secara nyata,” demikian sambutan Hermus.
Ia berharap pembinaan kelembagaan partai politik tahun 2026 dapat menghasilkan perubahan nyata, terutama dalam membangun kesadaran pengurus untuk menjalankan tanggung jawab organisasi secara profesional.
Semangat Manokwari sebagai rumah bersama, lanjutnya, harus tercermin dalam kehidupan politik yang harmonis, produktif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia, Harry Ramandey, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembinaan sekaligus meningkatkan kemampuan pengurus partai dalam menjalankan fungsi kelembagaan sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, partai politik diharapkan semakin mandiri dan demokratis, serta mampu menerapkan tata kelola organisasi dan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu perhatian utama dalam kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman mengenai ketertiban administrasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang diterima dari APBD.
Harry menambahkan, pemerintah daerah juga mendorong partai politik meningkatkan perannya dalam pendidikan politik, rekrutmen kader, partisipasi masyarakat, dan komunikasi politik.
Dengan kapasitas kelembagaan yang semakin baik, partai politik diharapkan dapat membangun kerja sama yang lebih kuat dengan pemerintah daerah, sekaligus ikut menjaga stabilitas politik dan persatuan di Kabupaten Manokwari. (KP/03)
