MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat, Yosias Saroy, mulai memperkuat koordinasi dengan Inspektorat Papua Barat untuk memastikan penyusunan anggaran tahun 2027 bagi cabang olahraga (cabor) berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari persiapan KONI Papua Barat dalam mendukung pembinaan atlet serta menghadapi agenda olahraga mendatang, khususnya Pra-Pekan Olahraga Nasional (Pra-PON) dan Pekan Olahraga Nasional (PON).
Yosias mengatakan, keterlibatan Inspektorat diperlukan agar pengurus KONI dan seluruh cabang olahraga memperoleh pemahaman yang tepat mengenai mekanisme penyusunan program dan anggaran.
Menurutnya, setiap perencanaan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dan Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.
“Pertemuan dengan Inspektorat ini menjadi momentum penting bagi kami, pengurus KONI Papua Barat periode 2026-2030. Kami membutuhkan arahan, saran, dan masukan agar penyusunan anggaran ke depan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku,” ujar Yosias.
Ia menjelaskan, KONI bersama cabang olahraga perlu membangun pemahaman yang sama dalam menyusun program kerja dan kebutuhan anggaran. Dengan demikian, perencanaan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung pelaksanaan pembinaan olahraga di Papua Barat.
Yosias menegaskan, kepengurusan baru juga berkomitmen memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Langkah ini dilakukan agar berbagai persoalan yang pernah terjadi pada kepengurusan sebelumnya dapat menjadi bahan evaluasi dan tidak kembali terulang.
Ia berharap, pengelolaan organisasi ke depan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam perencanaan serta penggunaan anggaran.
Selain membahas anggaran, Yosias turut menyoroti pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap pengembangan olahraga, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas latihan bagi atlet.
Menurutnya, ketersediaan fasilitas yang memadai akan membantu cabang olahraga menjalankan program pembinaan secara optimal tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengirim atlet berlatih ke luar Papua Barat.
“Kami berharap pemerintah daerah melalui OPD terkait dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga, termasuk melanjutkan rencana pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas olahraga,” katanya.
Ia menilai, dukungan pemerintah melalui anggaran dan fasilitas latihan yang memadai merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan atlet. Dengan fasilitas yang tersedia di daerah sendiri, proses pembinaan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Persiapan tersebut dinilai penting agar atlet Papua Barat memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai kejuaraan, baik di tingkat daerah maupun nasional, khususnya Pra-PON dan PON mendatang.
Di sisi lain, Yosias juga berharap Ketua Umum KONI Pusat dapat hadir di Papua Barat pada November 2026 untuk melantik kepengurusan KONI Papua Barat periode 2026-2030.
Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat legalitas kepengurusan sehingga seluruh pengurus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi secara maksimal.
“Kami berharap Ketua Umum KONI Pusat dapat hadir pada November untuk melantik pengurus yang baru, sehingga kami bisa bekerja lebih maksimal dalam menjalankan program organisasi dan mempersiapkan prestasi olahraga Papua Barat ke depan,” tutupnya. (KP/03)
