MANOKWARI, Kumparanpapua.Com- Dalam mengawal proses tahapan pemilu serentak tahun 2024, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat, menggelar Rapat Koordinasi bersama Stakeholder, Jumat (17/2).
Rakor dengan tema “Proyeksi Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024”, menghadirkan pemateri dari Komisioner KPU Papua Barat Abdul Halim Sidiq, Komisioner Bawaslu Papua Barat M. Nazil Hilmie, dan Ketua PWI Papua Barat, Bustam.
Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie, ST menegaskan, pihaknya siap mengawal pelaksanaan pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
Meski sudah menyatakan siap, Elias mengaku kultur orang Papua sangat berbeda dengan daerah lainnya, yang mana terdapat keunikan dalam menentukan pilihan pada pesta demokrasi dengan istilah “Noken”.
“Secara teknis kami penyelenggara baik KPU dan Bawaslu kami siap. Tetapi dari sisi masyarakat dan pemilih masing-masing dengan perspektif yang berbeda. Namun dari semua itu kita harus memiliki komitmen pemilu ini kita harus kawal
sebagai tanggung jawab moril agar pemilihan umum dapat berlangsung dengan damai dan aman,” ujarnya.
Elias berharap, rakor ini dapat menghasilkan catatan kritis bagi penyelenggara dalam komitmen untuk mensukseskan pemilu 2024, sebab peran stakeholder dalam mengawal pemilihan umum ini sangatlah penting, salah satunya peran awak media.
“Peran media ini sangat penting. Kita ingin membangun komitmen bersama, dan budayakan kritis untuk menjaga kualitas penyelenggaraan demokrasi kita,” katanya.
Komisioner KPU Papua Barat Abdul Halim Sidiq dalam paparannya menyampaikan, sejumlah tantangan pemilu serentak 2024 diantaranya adalah pemutahiran DPT karena belum tuntasnya perekaman e-KTP di beberapa Kabupaten, masa kampanye, dan Pendistribusian logistik ke daerah pedalaman dan kepulauan yang tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.
Komisioner Bawaslu Papua Barat M. Nazil Hilmie mengakui, pengawasan masih lemah namun dengan jejaring yang kuat maka akan membantu mengawasi pemilu secara bersama.
“Kami akui bahwa pangawasan kami masih lemah ada banyak faktor tentunya, namun komitmen kami dengan dukungan jejaring yang luas dan kuat, semua stakeholder bersama akan mengawasi jalannya proses tahapan penyelenggaraan pemilu,” katanya.
Nazil berharap, peran media diharapkan memberikan berita yang menyejukkan bagi masyarakat.
Sementara, Ketua PWI Papua Barat, Bustam menyatakan, Etika Media tentu saja berpedoman pada UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, dimana media Memberikan informasi, edukasi, menghibur tapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Posisi ideal media untuk edukasi pemilu tentu saja berpedoman pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Melakukan update pengetahuan tentang kepemiluan dan dinamika tahapan kepemiluan,” katanya sembari berharap penyelenggara pemilu membangun komunikasi dengan pers agar setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dapat di publish kepada publik. ( KP-02)
