MANOKWARI,Kumparanpapua.com-Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) resmi diserahkan oleh bupati Manokwari kepada 55 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk distrik dan lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Senin (17/4).
Penyerahan dokumen secara simbolis diserahkan Bupati kepada 5 perwakilan yakni Sekretariat Kabupaten Manokwari, Dinas Pendidikan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Distrik Manokwari Barat, sekaligus Penandatanganan Pakta Integritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2023.
Bupati Hermus mengatakan, ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan di daerah.
“Karena itulah mari dengan penuh rasa tanggung jawab kita laksanakan dengan tingkat kualitas yang baik dan juga kehati-hatian sehingga kita berharap bahwa apa yang kita lakukan bisa berdampak dalam menyelesaikan setiap permasalahan pembangunan dan juga menjawab kebutuhan pembangunan bagi upaya kita bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari,” ujar Bupati Hermus.
Bupati mengakui, implementasinya mengalami keterlambatan hampir separuh semester, padahal Pembahasan APBD rampung november 2022. Hal ini disebabkan sejumlah persoalan, sehingga baru dapat terlaksana.
“Pemkab Manokwari mendapatkan tambahan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama di bidang pendidikan yaitu penyelenggaraan pendidikan SMA dan SMK. Selain itu pembentukan DOB Provinsi juga berdampak pada alokasi dan juga distribusi sumber pendanaan, sehingga harus segera melakukan penyesuaian dalam penyusunan seluruh anggaran pemerintah daerah, inilah hal-hal yang menyebabkan keterlambatan pembagian DPA kita,” ungkapnya.
Lebih lanjut kata Bupati, tingkat pertumbuhan ekonomi dan juga peredaran uang di masyarakat sangat ditentukan oleh belanja pemerintah. Dimana belanja daerah memegang peranan sekitar 70 hingga 85 persen sehingga bila tidak dibelanjakan Artinya kita sedang menghambat seluruh program pembangunan termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga upaya-upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
“Kita sedang diawasi masyarakat, jadi mari kita laksanakan tugas dengan rasa tanggungjawab dan berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Untuk diketahui, total belanja APBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2023 sebesar 1,2 Trilyun, jumlah ini mengalami penurunan 4,96% dari alokasi tahun anggaran 2022.(KP/02)
