MANOKWARI,Kumparanpapua.com- Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere diminta tegas terhadap oknum-oknum Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK yang terkesan menyulitkan pengusaha lokal Papua atau kontraktor OAP.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Papua Barat, Novie Marani, dalam keterangan pers kepada wartawan di Manokwari, Jumat (1/12/2023).
Dikatakan Novie, setelah menerima pengaduan sejumlah kontraktor lokal Papua atas sikap dan kinerja oknum PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat.
“Ada oknum PPK di Dinas PUPR Papua Barat yang diduga menggunakan kewenangannya menyulitkan teman-teman kontraktor OAP,” kata Novie Marani.
Atas kejadian tersebut, KADIN Papua Barat sebagai pembina sejumlah asosiasi kontraktor OAP di Papua Barat meminta perhatian Plt Kepala Dinas PUPR dan Pj Gubernur Ali Baham Temongmere agar bersikap tegas atas kinerja oknum PPK dimaksud.
Menurutnya, tujuan pemerintah dalam upaya pemberdayaan pengusaha OAP di dunia kontraktor melalui paket proyek penunjukan langsung (PL) sangat tepat, namun diduga terganjal kepentingan oknum-oknum PPK.
“Seperti yang dialami teman-teman kontraktor OAP saat ini, bahwa oknum PPK seolah-olah berpihak kepada mereka (kontraktor OAP).
Namun saat pencarian (realisasi) dari 100 persen, kontraktor OAP hanya mendapatkan 20 persen sementara di luar kontraktor OAP justru terealisasi 80 persen,” ujarnya menjelaskan.
Selain memberikan keterangan di media, lanjut Novie Marani, KADIN Papua Barat bersama kontraktor OAP akan turun aksi dalam waktu dekat untuk meminta perhatian Plt Kepala Dinas PUPR dan Pj Gubernur Papua Barat.
“Kami akan menggelar aksi untuk menyerahkan sejumlah poin pernyataan sikap kepada Pj Gubernur Ali Baham Temongmere dan juga kepada Plt Kadis PUPR Papua Barat,” kata Novie tanpa menyebut waktu dan lokasi aksi tersebut. (KP/03)
