MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Papua Barat mendorong Pemerintah Kabupaten Manokwari mengambil langkah antisipasi. Salah satunya dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan pendidikan ke sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Manokwari Nomor 100.3.4.2/1281 Tahun 2026 yang ditandatangani Bupati Hermus Indou. Selain pengaturan kegiatan pendidikan, pemerintah daerah juga menetapkan status siaga kesehatan untuk mengantisipasi dampak paparan asap terhadap masyarakat.
Kebijakan ini diambil menyusul hasil pemantauan sejumlah sumber informasi, yakni SiPongi+ Kementerian Kehutanan, ISPU-Net Stasiun Manokwari Gunung Sowi, serta analisis meteorologi BMKG berbasis ECMWF/CAMS.
Hasil pemantauan tersebut menunjukkan adanya konsentrasi titik panas (hotspot) di beberapa daerah sekitar Manokwari, di antaranya Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana dan Teluk Wondama.
Meskipun kualitas udara Manokwari berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) masih berada pada angka 45 atau kategori baik, pemerintah tetap mewaspadai kemungkinan masuknya asap dari wilayah lain.
Pergerakan angin dan massa udara dari arah selatan dinilai berpotensi membawa asap menuju kawasan permukiman. Kondisi ini menjadi perhatian karena paparan partikulat halus atau PM2,5 dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Dalam surat edaran tersebut, Pemkab Manokwari menetapkan sejumlah langkah penanganan yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, satuan pendidikan dan masyarakat.
Untuk sektor pendidikan, seluruh kegiatan belajar mengajar secara tatap muka mulai Rabu, 7 Oktober 2026, dialihkan ke PJJ. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SLB, pendidikan nonformal hingga pesantren dan sekolah keagamaan.
Pembelajaran jarak jauh akan berlangsung sampai kondisi kualitas udara dinyatakan aman untuk kembali melaksanakan kegiatan pendidikan secara normal.
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga meminta masyarakat meningkatkan perlindungan diri, khususnya ketika beraktivitas di luar ruangan. Warga diimbau menggunakan masker medis, mengurangi aktivitas fisik berat di ruang terbuka serta memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan.
Kelompok yang menjadi perhatian khusus meliputi anak-anak, ibu hamil, lanjut usia dan masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan kronis.
Di bidang kesehatan, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan diminta meningkatkan kesiapsiagaan. RSUD Manokwari, RS Pratama, puskesmas hingga klinik swasta diinstruksikan memastikan ketersediaan oksigen medis, obat-obatan esensial, masker serta kesiapan sistem rujukan apabila terjadi peningkatan jumlah pasien ISPA.
Pemkab juga memperketat pencegahan kebakaran melalui penerapan kebijakan tanpa pembakaran terbuka atau zero burning. Masyarakat dilarang melakukan pembakaran hutan, lahan, kebun maupun sampah rumah tangga secara terbuka.
Untuk memastikan larangan tersebut dipatuhi, kepala distrik, lurah dan kepala kampung diminta meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing serta segera melaporkan apabila ditemukan indikasi kebakaran.
Pengawasan juga akan dilakukan melalui tim terpadu yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri.
Tim tersebut bertugas memantau perkembangan titik panas, pergerakan massa udara serta mengambil langkah penanganan dan pemadaman apabila ditemukan potensi kebakaran di wilayah Manokwari.
Bupati Manokwari Hermus Indou menegaskan, seluruh kebijakan tersebut merupakan langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak buruk kabut asap.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah, satuan pendidikan, fasilitas kesehatan hingga masyarakat mematuhi ketentuan dalam surat edaran tersebut.
Pemantauan kualitas udara akan terus dilakukan secara berkala. Hasil pemantauan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk mempertimbangkan waktu pemulihan aktivitas masyarakat dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
Catatan redaksi: Naskah ini mempertahankan substansi kebijakan dalam bahan awal. Sebelum diterbitkan, sebaiknya dipastikan kembali status PJJ masih berlaku atau sudah mengalami perubahan, mengingat tanggal pemberlakuan yang tercantum adalah 7 Oktober 2026. (KP/03)
