MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menyasar wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Papua Barat. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan melayani masyarakat di enam kabupaten.
Penempatan fasilitas pelayanan tersebut diarahkan terutama ke daerah yang masih menghadapi persoalan stunting, dengan Pegunungan Arfak menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki tingkat stunting yang tinggi.
Peresmian SPPG 3T secara nasional berlangsung di Dapur SPPG Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/10/2026). Kegiatan tersebut turut disaksikan secara virtual dari Papua Barat.
Untuk wilayah Papua Barat, peresmian dipusatkan di SPPG Pami, Kampung Sairo, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Dr Harjito B, menjelaskan bahwa Papua Barat menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam pengembangan program MBG. Hal ini berkaitan dengan persoalan stunting yang masih menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Menurutnya, intervensi pemenuhan gizi perlu diperluas, terutama pada daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya menekan angka stunting.
“Di Papua Barat daerahnya semuanya stunting. Prioritas kita Papua, Maluku, NTT, kemudian beberapa daerah di Aceh dan Sumatera Utara. Kalau di Papua Barat, yang paling tinggi itu Pegunungan Arfak, sehingga menjadi prioritas untuk kita lakukan eradikasi,” kata Harjito.
Dari total 16 SPPG yang disiapkan, Kabupaten Fakfak memperoleh alokasi lima unit, Manokwari Selatan empat unit, Manokwari dua unit, Kaimana dua unit, Teluk Wondama dua unit dan Pegunungan Arfak satu unit.
Selain memperluas jangkauan pelayanan, BGN juga menaruh perhatian pada standar pengelolaan dapur dan keamanan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Harjito mengingatkan agar seluruh kepala SPPG menjalankan pelayanan sesuai prosedur operasional standar (SOP). Pengawasan juga harus dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, satuan tugas dan instansi teknis terkait.
Ia menegaskan, pelaksanaan program di Papua harus menjadi perhatian serius agar tidak kembali terjadi kasus yang berkaitan dengan kualitas maupun keamanan makanan bagi penerima manfaat.
“Kita tidak mau ada kasus lagi di tanah Papua. Kasus di Jayapura adalah kasus yang terakhir jangan ada kasus lagi, karena itu adalah adik-adik kita sendiri yang menikmati dan memperoleh masa depan yang akan datang,” ujarnya.
BGN juga akan mendorong pengawasan langsung melalui inspeksi mendadak (sidak). Setiap kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan diminta segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
“Ini pertama kali kita buka, sehingga kepala SPPG harus mengikuti SOP. Jangan bandel. Nanti satuan tugas provinsi, kabupaten dan instansi terkait kita minta untuk sidak. Formnya sudah disiapkan, kalau ada kekurangan langsung dilaporkan,” katanya.
Di samping itu, pemerintah daerah diminta melakukan pendataan terhadap kampung maupun wilayah yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG. Hasil pendataan tersebut nantinya dapat menjadi dasar pengajuan penambahan pelayanan secara resmi kepada pimpinan BGN melalui pemerintah provinsi dan kabupaten.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Nency Titty Lidya Wyzer, menyampaikan bahwa kehadiran SPPG 3T diharapkan dapat memperluas akses pemenuhan gizi bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan jangkauan pelayanan.
Menurutnya, masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan dan kepulauan terluar harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi.
Nency juga mengingatkan pengelola dan seluruh petugas SPPG agar menjaga kebersihan, kualitas serta keamanan pangan dalam setiap tahapan pelayanan.
Ia menilai pengawasan program tidak cukup hanya dilakukan oleh petugas SPPG. Keterlibatan orang tua, guru dan tokoh masyarakat juga diperlukan untuk memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar dan benar-benar memberikan manfaat bagi penerima.
“Mari kita jadikan SPPG 3T ini milik bersama yang kita jaga,” ujarnya.
Nency berharap pengoperasian 16 SPPG tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, ibu dan masyarakat di Papua Barat, sekaligus mendukung upaya pemerintah membangun generasi yang sehat, kuat dan cerdas. (KP/03)
