MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari mulai melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengisi 17 posisi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini masih kosong. Sebanyak 51 aparatur sipil negara (ASN) dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan berhak mengikuti seluruh tahapan seleksi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Yan Ayomi, mengatakan proses seleksi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menerapkan sistem merit guna menghasilkan pejabat yang profesional, kompeten, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurutnya, mekanisme seleksi dilakukan secara terbuka, objektif, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui proses ini, pemerintah daerah berupaya menjaring ASN yang memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta kompetensi teknis yang memadai untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemkab Manokwari.
“Seluruh peserta yang mengikuti seleksi telah melewati tahap verifikasi administrasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahapan berikutnya,” ujar Yan di Manokwari, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan, panitia seleksi terdiri atas lima orang yang berasal dari unsur birokrasi dan akademisi. Dua akademisi yang dilibatkan berasal dari Universitas Papua dan Universitas Caritas Indonesia sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menjamin kualitas serta independensi proses seleksi.
Yan menambahkan, sebelumnya Pemkab Manokwari telah melaksanakan uji kompetensi untuk dua jabatan pimpinan tinggi pratama dan telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sementara pada seleksi kali ini, terdapat 17 jabatan yang dibuka dengan jumlah peserta mencapai 51 orang.
Adapun jabatan yang diperebutkan meliputi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Selain itu, seleksi juga dilakukan untuk mengisi jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari.
Tahapan seleksi saat ini memasuki uji kompetensi. Setelah pelaksanaan wawancara, peserta akan mengikuti asesmen yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni 2026 dengan melibatkan asesor dari Badan Asesor Nasional Provinsi Jawa Timur.
Asesmen tersebut bertujuan mengukur berbagai aspek penting, mulai dari kemampuan psikologis, kompetensi manajerial, penguasaan teknis bidang kerja, hingga kapasitas kepemimpinan dalam mengelola organisasi perangkat daerah.
Yan menegaskan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara profesional dan akuntabel guna menghasilkan pejabat definitif yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah.
“Diharapkan melalui seleksi ini akan lahir pimpinan OPD yang memiliki kompetensi, inovasi, dan integritas tinggi sehingga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Manokwari,” katanya.
Ia berharap proses seleksi terbuka tersebut dapat menghasilkan ASN terbaik yang mampu memperkuat kinerja birokrasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (KP/03)
