MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergerak cepat menanggulangi dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Wosi , Mokwam dan dataran Wapramasi.
Kepala Dinas PUPR Manokwari, Albertus, mengungkapkan bahwa upaya penanganan sudah dimulai sejak sehari pascabanjir yang terjadi pada 7 April lalu. Tim langsung dikerahkan bersama alat berat untuk melakukan pengerukan di kawasan Wosi sebagai langkah awal normalisasi.
Ia menjelaskan, Distrik Mokwam kini menjadi perhatian utama karena memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Potensi banjir bandang di wilayah tersebut dikhawatirkan dapat berdampak hingga ke Kampung Syou.
“Wilayah Mokwam sangat rawan karena berpotensi terjadi banjir bandang yang bisa meluas hingga ke Kampung Syou Saat ini kami sedang mempersiapkan langkah penanganan secepatnya di lokasi tersebut,” ujar Albertus, Senin (13/4/2026).
Meski pada awalnya terkendala keterbatasan alat berat, proses normalisasi kini mulai berjalan lebih optimal setelah adanya tambahan dukungan armada, termasuk bantuan dari Balai Wilayah Sungai dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Setelah dua hari bekerja, alat berat untuk penanganan sungai sudah tersedia, ditambah dukungan dari Balai Wilayah Sungai dan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang kini telah dikerahkan,” katanya.
Terkait persoalan drainase di Manokwari, Albertus menekankan pentingnya sinergi lintas pihak. Hal ini mengingat pengelolaan jalan dan saluran air berada di bawah kewenangan berbeda, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat.
Beberapa hari terakhir, koordinasi intensif telah dilakukan guna memastikan penanganan berjalan terpadu di seluruh titik terdampak.
Selain normalisasi sungai dan saluran air, PUPR juga menilai perlu adanya pembenahan sistem drainase secara menyeluruh. Pesatnya pembangunan permukiman dan infrastruktur dinilai telah mengurangi kapasitas tampung air yang ada saat ini.
Ke depan, PUPR akan melanjutkan normalisasi secara bertahap di berbagai titik rawan, sekaligus merancang ulang sistem drainase agar lebih mampu menampung peningkatan debit air akibat perubahan tata guna lahan.
“Perlu ada penyesuaian sistem drainase dengan kondisi saat ini. Kami juga akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam penanganan jalan serta saluran air sesuai kewenangannya,” jelas Albertus.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko banjir di kemudian hari, terutama saat curah hujan tinggi kembali terjadi di wilayah Manokwari. (KP/03)
