MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Billy Mambrasar, melakukan rangkaian audiensi dan kunjungan kerja di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Januari 2026. Kunjungan ini bertujuan mempercepat pembangunan daerah, mengevaluasi implementasi kebijakan Otsus Papua, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan di tingkat nasional.
Billy menegaskan, kunjungan lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi riil masyarakat.
“Melalui kunjungan ini saya melakukan crosscheck langsung antara data dan fakta di lapangan, khususnya terkait penyerapan Dana Otsus yang hingga 2025 lalu mencapai sekitar Rp12 triliun,” ujar Billy.
Selama berada di Biak Numfor, Billy melakukan audiensi dengan Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra, jajaran pemerintah daerah, unsur pelayanan publik, serta berbagai elemen masyarakat. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat agar pelaksanaan Otonomi Khusus Papua benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar.
Dalam kunjungan selama dua hari, Billy menjalankan sejumlah agenda strategis yang menyentuh sektor-sektor fundamental pembangunan. Salah satunya dialog bersama masyarakat nelayan di Pasar Ikan Biak. Para nelayan menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, lemahnya rantai distribusi, hingga minimnya nilai tambah produk perikanan yang berdampak pada kesejahteraan mereka.
Selain sektor kelautan, Billy juga meninjau Sekolah Rakyat di Biak Numfor serta berdialog dengan para siswa dan tenaga pendidik. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan fisik dan kualitas proses pembelajaran, sekaligus menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi peningkatan sumber daya manusia Papua, khususnya bagi anak-anak Orang Asli Papua (OAP).
Agenda lainnya yakni audiensi dengan puluhan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam forum tersebut, dibahas berbagai kendala operasional, seperti keterbatasan sarana prasarana, distribusi bahan pangan, hingga tantangan pembangunan dapur MBG di wilayah terluar dan sulit dijangkau.
Billy Mambrasar juga menggelar rapat tertutup bersama Pelaksana Tugas Direktur RSUD Biak dan jajaran manajemen. Rapat ini membahas kondisi fasilitas kesehatan, ketersediaan serta distribusi tenaga medis, hingga rencana pengembangan RSUD Biak agar mampu berfungsi sebagai rumah sakit rujukan yang memadai bagi wilayah Biak Numfor dan sekitarnya.
Dari seluruh rangkaian pertemuan dan peninjauan lapangan, Billy mencatat lima aspirasi utama masyarakat Biak Numfor yang akan disampaikan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yakni:
Pertama, Revitalisasi Bandara Frans Kaisiepo Biak sebagai bandara kargo internasional serta pembukaan penerbangan langsung Sorong–Biak untuk memperkuat konektivitas logistik dan pariwisata Papua.
Kedua, Penambahan fasilitas cold storage dan pengolahan limbah ikan di Pasar Ikan Biak guna meningkatkan nilai tambah hasil perikanan dan kesejahteraan nelayan.
Ketiga, Percepatan pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah terluar dan sulit dijangkau.
Keempat, Peningkatan fasilitas dan layanan RSUD Biak agar mampu menjadi rumah sakit rujukan, termasuk optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus melalui skema Kartu Papua Sehat bagi OAP.
Kelima, Percepatan pembangunan dan penguatan Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis peningkatan kualitas pendidikan dan SDM Papua.
Sebagai tindak lanjut, Billy Mambrasar akan menyiapkan surat rekomendasi resmi kepada sejumlah kementerian terkait, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian PPN/Bappenas. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar koordinasi lintas kementerian untuk merealisasikan aspirasi masyarakat Biak Numfor.
“Pembangunan Papua harus diawali dengan mendengar langsung suara rakyat. Aspirasi masyarakat Biak Numfor ini akan saya kawal secara serius agar terwujud dalam kebijakan yang konkret dan berdampak nyata,” tegas Billy.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam mempercepat pembangunan Kabupaten Biak Numfor yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. (KP/03)
