Home / MANOKWARI / Papua Barat / Uncategorized

Sabtu, 13 September 2025 - 10:16 WIB

Anggota DPRK Manokwari, Norman Tambunan Minta Kepastian Pemda Manokwari Lunasi Hak Pegawai Honorer Selama 8 Bulan

MANOKWARI , Kumparanpapua.com- Anggota DPRK Manokwari, Norman Tambunan mendesak Pemerintah Daerah kabupaten Manokwari untuk segera membayar gaji tenaga honorer yang hingga kini memasuki 8 bulan belum juga dibayarkan.

Hal tersebut disampaikan melalui Hearing guna membahas mengenai keterlambatan gaji honorer yang sudah berlangsung berbulan-bulan.

“Hal ini tidak bisa ditolerir lagi karena menyangkut hak dasar para pekerja” Tegas Norman dalam kegiatan hearing komisi ll dengan Kepal Dinas Perindakop yang juga menjabat sebagai Plt. Sekda Manokwari, jumat (12/9/2025) di kantor DPRK Manokwari Sowi Gunung.

“Honorer ini sudah bekerja membantu pelayanan pemerintahan. Sangat tidak adil kalau sampai delapan bulan gaji mereka belum dibayar. Pemda jangan menunda lagi, segera lunasi kewajiban itu,” tegas Norman.

Baca Juga :  Hari Ke-19, Tim Safari Ramadhan Kunjungi Masjid Al Madinah Kampung Bugis

Menurut Norman, honorer merupakan bagian penting dari roda pemerintahan daerah. Jika hak mereka tidak dipenuhi, hal ini akan mempengaruhi kinerja serta kualitas pelayanan publik di Manokwari. Banyak tenaga honorer yang mengeluh karena belum menerima hak mereka selama 8 bulan terakhir.

“Kalau mereka tidak digaji, bagaimana bisa fokus bekerja?

Bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya? Ini soal kemanusiaan dan keadilan. Pemerintah daerah wajib hadir menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.

Baca Juga :  Jaga Tanah Papua, Tokoh Adat dan Polda Papua Barat Daya Bahas Isu Keamanan dan Sosial

Dalam kesempatan hearing bersama Kepala dinas Perindagkop Manokwari yang juga menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Manokwari, Norman minta kepastian dari Pemda untuk segera melakukan pembayaran gaji tenaga honorer.

Pihaknya mendesak agar Pemkab Manokwari memberikan kepastian jadwal pembayaran gaji, serta memastikan mekanisme anggaran lebih transparan ke depan.

“Kami di DPRD akan terus mengawal masalah ini. Jangan sampai tenaga honorer merasa dianaktirikan. Mereka butuh kepastian, dan hak itu harus segera diberikan,” tandasnya. (KP/03)

Share :

Baca Juga

MANOKWARI

Kampung Soribo Manokwari, Akan Jadi Pilot Project Kampung Anti Korupsi

MANOKWARI

JKN 2026: Pemkab Manokwari Pastikan Tak Ada Warga Kesulitan Akses Kesehatan

Uncategorized

Tinjau Rumah Produksi Pala Fakfak, Wapres Ma’ruf Amin: Buah Pala Punya Potensi Pasar 

MANOKWARI

Pemkab Manokwari Serahkan Dokumen KUA-PPAS APBD 2026, Fokus pada Pelayanan dan Infrastruktur

MANOKWARI

Bupati Hermus Lakukan Pemasangan Patok Area Pembangunan Alih Trace Jalan Beringin – Bandara Rendani

MANOKWARI

Tingkatkan Minat Baca, Dinas Kearsipan Gelar Bimtek Membaca Nyaring Bagi Guru Pustakawan dan Orang Tua

MANOKWARI

Ojk Papua Barat Dan Papua Barat Daya Tingkatkan Literasi Keuangan Pelajar Di Tambrauw

MANOKWARI

Milad Ke-16 Tahun, Pemda Manokwari Mou Bersama STKIP Muhammadiyah Manokwari