Home / MANOKWARI / Papua Barat

Senin, 26 Agustus 2024 - 15:47 WIB

Raih WDP, DPRD Dorong Pemda Manokwari Menata Kebījakan Pembangunan di Tahun 2024 dan Fokus Pemulihan Ekonomi

MANOKWARI , Kumparanpapua.com – Berdasarkan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari tahun 2023 yang disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD

pada tanggal 23 agustus 2024 dan berdasarkan surat BPK perwakilan provinsi papua barat nomor 18.a/s- hp/xix.man/08/2024 tertanggal 5 agustus 2024 dengan perihal hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2023 dan Bpk telah memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hal tersebut disampaikan oleh wakil ketua II DPRD Manokwari, Bons Rumruren dalam penyampaiannya pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Masa Sidang II Tahun 2024 tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2023  di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Manokwari, senin (26/8/2024).

Bons menjelaskan bahwa Opini WDP yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten manokwari merupakan suatu catatan dan evaluasi kedepan harus melakukan perbaikan tata kelolah keuangan daerah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah kabupaten Manokwari dan memicu kerja keras baik DPRD dan pemerintah daerah untuk maju selaras , kolaborasi dan harmonis untuk mencapai arah kebijakan keuangan belanja daerah yang difokuskan untuk mencapai sasaran daerah yang strategis.

Baca Juga :  DPD SBSI 1992 Papua Barat Gelar Jalan Santai Peringati Hari Buruh Sedunia di Manokwari

“Saat ini kita dihadapkan dengan agenda suksesi keanggotaan DPRD kabupaten manokwari, yang memaksa pemerintah daerah kabupaten manokwari untuk melakukan penyesuaian anggaran melalui peraturan kepala daerah” Ujarnya.

Sehingga guna merespon dampak yang terjadi saat ini, DPRD kabupaten manokwari mendorong pemerintah kabupaten manokwari untuk menata kembali kebījakan pembangunan daerah pada tahun 2024 ini dan juga bisa fokus pada pemulihan ekonomi.

Pihaknya mengajak semua pihak baik pemerintah daerah maupun DPRD agar tetap bergandeng tangan dengan komitmen yang sungguh untuk dapat melaksanakan seluruh proses pembahasan yang harus dicermati dan diteliti, hingga akan melahirkan catatan dan rekomendasi terkait keuangan yang sudah dilaksanakan di tahun anggaran 2023, karena akan selaras dengan peraturan dan ketentuan dari pemerintah pusat.

Baca Juga :  Bulan Depan Pasar Sanggeng Akan Dibongkar

Sehingga Tidak dapat dipungkiri bahwa terkait pengelolaan keuangan daerah pada penyusunan APBD pun senantiasa berpedoman pada kebījakan-kebījakan yang ditetapkan pemerintah pusat yang tentunya dapat dijadikan acuan penataan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, efektif dan akuntabel.

Pihaknya berharap penetapan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten manokwari tahun 2023 bisa dilaksanakan dengan cepat agar selanjutnya dapat segera dilaksanakan juga pembahasan perubahan tahun anggaran 2024 dan menjadi langkah dalam mengambil keputusan dan kebījakan strategis di tahun 2024.

“Apa yang telah kita peroleh jangan dijadikan beban akan tetapi jadikanlah sebagai motivasi untuk selalu berinovasi guna menghasilkan kerja dan karya yang lebih baik lagi kedepannya,” Harapnya. (KP/03)

Share :

Baca Juga

MANOKWARI

Turnamen Futsal KKST Cup I Resmi Dibuka, 25 Tim Berlaga Junjung Sportivitas

MANOKWARI

Jelang PSU, KPU Manokwari Lantik Anggota KPPS Baru di 7 TPS

MANOKWARI

Perdana, IKKB Kabupaten Manokwari Rayakan HUT Ke-61 Tahun dan Peletakan Batu Pembangunan Gedung Sopo Godang

MANOKWARI

Jelang Peringatan 1 Juli, Korneles Yenu Ajak Masyarakat Papua Barat Jaga Kamtibmas dan Perkuat Persatuan

MANOKWARI

TVRI Papua Barat Gelar Bazar Pangan Murah Sambut HUT ke-63

MANOKWARI

Dinas Pariwisata Manokwari Kolaborasi Mahasiswa KKN UNCRI Angkatan I Tahun 2024 Majukan Pariwisata di Pantai Bakaro

MANOKWARI

Kebijakan Pendapatan Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Manokwari Diproyeksikan sebesar Rp. 1.476 Triliun

MANOKWARI

Penilaian Kompetensi Kunci Promosi dan Mutasi di Kemenkum