SORONG, Kumparanpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) melaksanakan Reses III Tahun 2025 di daerah pemilihan (Dapil) dan daerah pengangkatan (Dapeng) masing-masing anggota dewan.
Reses yang berlangsung pada 17–24 Desember 2025 tersebut dimanfaatkan para wakil rakyat untuk menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan diperjuangkan bersama pemerintah daerah dalam perencanaan program pembangunan tahun 2026.
Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya dari Fraksi Otonomi Khusus, George Dedaida, S.Hut., M.Si, melaksanakan kegiatan reses di Distrik Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan. Dalam pertemuan itu, masyarakat dari Distrik Inanwatan, Metamani, Kais, dan Kokoda menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan.
Sedikitnya terdapat tiga aspirasi utama dan mendesak yang disuarakan masyarakat, yakni percepatan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) IMEKKO, pembangunan ruas jalan darat yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Sorong Selatan dengan Distrik Inanwatan, serta pengaktifan kembali Rumah Sakit Pratama Distrik Inanwatan.
Kepada media ini melalui sambungan telepon, Rabu (24/12/2025), George Dedaida menjelaskan bahwa persoalan pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius masyarakat. Mereka meminta agar Rumah Sakit Pratama di Distrik Inanwatan segera dioperasikan kembali.
Menurutnya, terdapat sejumlah kendala yang selama ini menghambat operasional rumah sakit tersebut. “Karena itu, saya mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menyelesaikan persoalan yang ada, sehingga Rumah Sakit Pratama Inanwatan dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan bagi beberapa distrik di wilayah pesisir dan kawasan IMEKKO,” ujar George.
Selain sektor kesehatan, masyarakat IMEKKO juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan darat. Mereka berharap akses jalan dari Kais menuju Odiari dapat segera direalisasikan, termasuk jalur Moswaren–Kais–Odiari hingga wilayah pesisir.
Legislator muda asli Papua itu menegaskan bahwa konektivitas jalan darat sangat vital untuk menunjang mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pelayanan dasar. Oleh sebab itu, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan pembangunan jalan tersebut dalam waktu dekat.
Masyarakat juga mendorong percepatan pemekaran DOB IMEKKO dan berharap adanya keseriusan dari Kabupaten Sorong Selatan sebagai daerah induk serta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk mewujudkan aspirasi tersebut pada tahun 2026.
Selain itu, persoalan lingkungan turut menjadi perhatian warga. Debit air sungai yang terus meningkat menyebabkan banjir dan merendam rumah warga, tempat ibadah, serta fasilitas umum. Masyarakat mengusulkan normalisasi sungai, khususnya dengan penggalian kembali di area muara guna mengatasi pendangkalan dan abrasi.
“Pendangkalan dan abrasi membuat aliran air terhambat, sehingga air meluap dan menggenangi permukiman warga,” jelas George.
Persoalan air bersih juga menjadi keluhan utama. Selama puluhan tahun, masyarakat masih mengandalkan air hujan dan air sungai yang keruh untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka berharap pemerintah kabupaten dan provinsi memberikan perhatian serius agar masalah ini segera ditangani.
Di sektor ekonomi, para nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan udang mengeluhkan rendahnya harga jual. Mereka meminta pemerintah menetapkan harga yang lebih layak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan jika memungkinkan melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah.
Tak hanya itu, sejumlah fasilitas umum dan rumah warga dilaporkan mulai mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian serta dukungan pembangunan dari pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, mama-mama Papua juga mengusulkan pembangunan pasar di pinggir kampung atau sepanjang jalan utama agar mereka lebih mudah menjual hasil kebun dan kerajinan tangan.
Sementara itu, para pemuda mengusulkan pembangunan fasilitas olahraga seperti lapangan voli, sepak bola, dan basket. Mereka berharap pemerintah kabupaten dan provinsi dapat bersinergi dalam menyediakan sarana olahraga guna mendukung kegiatan positif generasi muda di kampung-kampung.
Seluruh aspirasi tersebut, kata George Dedaida, akan diperjuangkan agar dapat masuk dalam program pembangunan pemerintah daerah pada tahun mendatang.
