MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari mulai meninggalkan mekanisme pengiriman dokumen pencairan anggaran secara manual setelah resmi menerapkan layanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi langsung dengan sistem perbankan.
Melalui sistem baru tersebut, dokumen pencairan dana tidak lagi harus dikirim secara manual ke pihak bank. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga empat jam kini dapat dilakukan secara otomatis melalui integrasi sistem.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan penerapan SP2D Online merupakan bagian dari pembenahan tata kelola keuangan daerah sekaligus upaya mendorong birokrasi bekerja lebih cepat, transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Hermus saat meresmikan implementasi SP2D Online di Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, Senin (9/11/2026), bertepatan dengan peringatan HUT ke-128 Kota Manokwari.
“Digitalisasi keuangan bukan sekadar perubahan sistem manual ke elektronik, melainkan perubahan budaya kerja birokrasi menuju pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan,” tegas Hermus.
Dengan penerapan tersebut, Manokwari tercatat menjadi kabupaten/kota ke-19 di wilayah Papua yang mengimplementasikan layanan SP2D Online. Pemerintah daerah berharap sistem ini dapat memperkuat pengawasan terhadap proses penatausahaan keuangan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Hermus menilai penggunaan sistem elektronik memungkinkan setiap tahapan transaksi lebih mudah dikendalikan karena prosesnya tercatat dan terpantau melalui mekanisme digital.
“Ini membuktikan bahwa ke depan tidak ada lagi korupsi dalam penatausahaan keuangan daerah. Semua sudah terkontrol oleh sistem,” ujarnya.
Meski demikian, penerapan SP2D Online saat ini masih difokuskan pada transaksi pembayaran atau pengeluaran daerah. Sementara integrasi untuk sistem penerimaan daerah akan dikembangkan pada tahap berikutnya.
Menurut Hermus, digitalisasi pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kebijakan nasional yang harus dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan tidak hanya menerima perubahan teknologi tersebut, tetapi juga mampu menyesuaikan pola kerja dengan sistem yang diterapkan.
“Sistem digitalisasi keuangan ini sedang diterapkan secara nasional dan ini adalah bagian dari membangun peradaban. Karena ini bagian dari peradaban, mari kita terima dan laksanakan dengan baik,” katanya.
Implementasi layanan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Pemkab Manokwari dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua.
Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yembise, menjelaskan bahwa integrasi layanan perbankan dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memungkinkan proses pencairan anggaran berlangsung lebih cepat dan akurat.
Selain mempercepat transaksi, sistem tersebut memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam memantau aktivitas keuangan secara real-time sehingga pengendalian anggaran dan pertanggungjawaban transaksi dapat dilakukan lebih baik.
Yuliana juga menegaskan komitmen Bank Papua untuk menjaga keamanan transaksi, kerahasiaan data serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan layanan.
Pada kesempatan itu, Hermus turut mengapresiasi dukungan Bank Papua yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah, termasuk dalam membantu pembiayaan gaji aparatur, tambahan penghasilan pegawai (TPP), hingga pembangunan sejumlah infrastruktur strategis.
Mengakhiri sambutannya, Bupati menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat pengelola keuangan dan aparatur terkait agar mendukung pelaksanaan SP2D Online secara konsisten. Ia juga meminta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pemanfaatan sistem digital tersebut berjalan optimal dan tidak menghambat pelayanan pemerintahan. (KP/03)
