MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Bupati Manokwari, Hermus Indou, meminta seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman dalam setiap aktivitas pembangunan maupun pemanfaatan ruang di Kabupaten Manokwari.
Penegasan itu disampaikan Hermus saat membuka sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manokwari Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Manokwari Tahun 2024–2043, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah, pemangku kepentingan, dunia usaha, dan masyarakat mengenai arah kebijakan penataan ruang daerah.
Hermus mengatakan, keberadaan Perda RTRW bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi perencanaan, melainkan menjadi dasar hukum untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai peruntukan wilayah, terintegrasi, dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Penataan ruang merupakan fondasi utama mewujudkan pembangunan Manokwari yang tertib, terarah, berkelanjutan, dan berdaya saing. Seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat harus memahami serta menjadikan RTRW sebagai pedoman setiap kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang,” tegasnya.
Menurutnya, pelaksanaan kebijakan tata ruang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Hermus juga mengarahkan agar RTRW menjadi dasar pengembangan berbagai sektor strategis, mulai dari pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, agropolitan, infrastruktur wilayah, hingga kawasan permukiman.
Di sisi lain, perlindungan kawasan lindung dan lingkungan hidup harus tetap menjadi perhatian agar pembangunan tidak mengabaikan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Aspek keselamatan masyarakat dari potensi bencana juga harus diperhitungkan dalam pemanfaatan ruang.
Selain implementasi RTRW, Hermus mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dokumen tersebut diperlukan untuk menerjemahkan kebijakan RTRW ke dalam pengaturan yang lebih terperinci dan operasional.
Dengan adanya RDTR, pemerintah berharap pemanfaatan ruang memiliki kepastian, proses perizinan berusaha dapat lebih terarah, serta iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah semakin terbuka.
“Kita ingin Manokwari berkembang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi dan peradaban Tanah Papua. Namun pembangunan harus terencana, memperhatikan kelestarian lingkungan, melindungi kawasan strategis, serta memberi ruang bagi kesejahteraan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Perda Nomor 7 Tahun 2024 tersebut menjadi pedoman dalam mengatur struktur dan pola ruang wilayah Manokwari, mencakup sistem pusat permukiman, jaringan prasarana, kawasan budi daya, serta kawasan lindung.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap aturan tata ruang semakin kuat sehingga arah pembangunan Manokwari hingga 2043 dapat berjalan lebih tertib, terpadu, dan berkelanjutan. (KP/03)
