MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRK Manokwari, Trisep Kambuaya, menyampaikan bahwa Kabupaten Manokwari tengah berupaya menerapkan program pendidikan gratis tanpa pungutan biaya sekolah bagi orang tua siswa.
Hal ini disampaikan Trisep dalam kegiatan hearing bersama para orang tua murid di Manokwari, pada Senin (16/6/2025).
Ia mengajak seluruh masyarakat Manokwari untuk mendukung program tersebut dengan mendoakan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Menurutnya, di periode kedua kepemimpinan mereka, program pendidikan gratis menjadi salah satu prioritas utama.
“Masyarakat Manokwari diharapkan mendoakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, karena di masa kepemimpinan periode kedua ini, pendidikan gratis sudah mulai didorong untuk diterapkan di Kabupaten Manokwari,” ujarnya.
Trisep memastikan bahwa pada tahun ajaran baru ini tidak akan ada lagi pungutan biaya dari pihak sekolah kepada orang tua siswa. Saat ini, proses menuju pendidikan gratis tengah dalam tahap pengajuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) kepada DPRK Manokwari.
“Jumat kemarin kami juga telah melaksanakan diskusi bersama Dinas Pendidikan, perwakilan akademisi dari UNIPA dan UNCRI, serta perwakilan masyarakat, guna menyamakan persepsi terkait pelaksanaan pendidikan gratis ini,” tambahnya.
Program pendidikan gratis tersebut direncanakan secara penuh akan berlaku mulai tahun 2026. Namun untuk menjawab kebutuhan tahun ajaran 2025, DPRK Manokwari telah mendorong Bupati untuk segera menyiapkan regulasi yang diperlukan.
“Bupati Manokwari telah merespons cepat dengan menyiapkan Peraturan Bupati tentang pendidikan gratis di Manokwari. Maka kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa pada tahun ajaran baru ini tidak akan ada lagi pungutan biaya dari sekolah kepada orang tua,” jelas Trisep.
Ia juga menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Untuk itu, masyarakat diimbau terus memberikan dukungan agar program ini dapat berjalan dengan baik.
“Kami di DPRK Manokwari akan terus memperjuangkan agar pelaksanaan pendidikan gratis ini berjalan lancar,” tegasnya.
Trisep juga menekankan pentingnya pelayanan pendidikan yang adil, khususnya bagi anak-anak asli Papua, agar tidak dipersulit dalam mengakses pendidikan.
“Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari,” tuturnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Manokwari menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendidikan gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Pemerintah daerah berencana menggelar diskusi lanjutan bersama dinas terkait untuk merumuskan langkah-langkah strategis berikutnya. Diharapkan, program pendidikan gratis ini tidak sekadar menjadi slogan, tetapi benar-benar bisa diwujudkan dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. (KP/03)
