MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Bupati Manokwari, Hermus Indou, mendorong agar pengelolaan sekaligus pembiayaan Bandara Rendani tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh kabupaten di Papua Barat.
Gagasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Bupati se-Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kamis (16/4/2026).
Menurut Hermus, peran Bandara Rendani sangat strategis karena menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat dari berbagai wilayah di Papua Barat, bukan hanya warga Manokwari. Ia mencontohkan mobilitas masyarakat dari Pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni yang bergantung pada akses penerbangan melalui bandara tersebut.
Ia menilai kondisi ini menjadi dasar kuat perlunya kolaborasi antar pemerintah daerah, baik dalam pengelolaan maupun pembiayaan, sehingga beban tidak ditanggung satu daerah saja.
Selain sektor transportasi, Hermus juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam pembangunan kawasan bersejarah dan religi di Papua Barat. Ia menyoroti Pulau Mansinam sebagai situs penting penyebaran Injil di Tanah Papua yang perlu dikembangkan secara gotong royong oleh seluruh daerah, termasuk Teluk Wondama dan Fakfak.
Hermus mengingatkan agar pemerintah daerah tidak bergantung pada dukungan dari luar wilayah, melainkan mengutamakan kekuatan dan kerja sama internal di Papua Barat.
Di sisi lain, ia turut meminta dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait status sejumlah aset di Manokwari. Ia berharap beberapa fasilitas tetap menjadi milik pemerintah kabupaten guna menunjang kebutuhan pelayanan publik dan penataan kota.
Salah satu aset yang disoroti adalah eks kantor kehutanan yang hingga kini belum diserahkan secara resmi. Menurutnya, keberadaan gedung tersebut sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan fasilitas perkantoran yang dimiliki Pemkab Manokwari.
Selain itu, Hermus juga mengusulkan agar lahan Balai Latihan Koperasi di kawasan Sowi Gunung dapat dihibahkan kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendukung aktivitas pemerintahan.
Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat memperoleh kesepakatan bersama, demi memperkuat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. (KP/03)
