MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari telah menyiapkan sejumlah program strategis daerah yang akan diusulkan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2026-2030 kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan berkunjung ke Manokwari pada 4 November 2025.
“Kami bersama Wakil Bupati sudah menyiapkan program-program strategis daerah yang nanti akan diusulkan menjadi PSN tahun 2026-2030. Di antaranya Pasar Raya Induk Wosi, Gelanggang Olahraga (GOR) Prabowo, Jembatan Perpera, serta pembangunan tanggul di Teluk Doreh dan Teluk Wosi Rendani,” ujar Hermus saat ditemui usai meninjau Pasar Wosi, Pasar Sanggeng, dan RTP Borarsi, Sabtu (1/11/2025).
Menurutnya, berbagai proyek tersebut diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah dalam lima tahun mendatang.
“Harapan kita, kunjungan Bapak Wakil Presiden di Manokwari dapat membawa dampak nyata terhadap transformasi pembangunan, terutama di sektor ekonomi seperti Pasar Induk atau Pasar Raya Wosi. Kita berharap dua hingga tiga tahun mendatang akan terlihat sesuatu yang luar biasa di pasar ini sebagai wujud pembangunan Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat,” terang Hermus.
Lebih lanjut, Hermus menjelaskan alasan Pasar Wosi dipilih sebagai titik awal kegiatan pemerintah, karena kawasan tersebut merupakan pusat ekonomi dan simbol kesejahteraan masyarakat Manokwari.
“Pasar Wosi ini selain menjadi simbol perekonomian, juga simbol kesejahteraan masyarakat. Dari sini kita distribusikan semua ke berbagai titik dan ruas jalan utama di Kabupaten Manokwari,” ujarnya.
Selain sektor ekonomi, Bupati Hermus juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap penataan situs sejarah Pulau Mansinam sebagai bagian dari usulan PSN.
“Penataan situs sejarah Pulau Mansinam juga menjadi target kita. Kita akan mengusulkan agar penataan itu ditetapkan sebagai program PSN yang dilaksanakan secara berkelanjutan sampai tahun 2030,” tambahnya.
Bupati Manokwari turut menyinggung persoalan infrastruktur jalan, khususnya penanganan Jalan Drs. Esau Sesa. Ia menegaskan bahwa pembebasan lahan untuk proyek tersebut membutuhkan biaya besar sehingga diharapkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Penanganan Jalan Drs. Esau Sesa tentu membutuhkan biaya pembebasan lahan yang tidak sedikit. Kami berharap pembebasan lahan dari Sinar Suri sampai Maruni yang masuk dalam ruas jalan nasional ini dapat ditanggung oleh pemerintah pusat. Biayanya besar, dan APBD Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat tidak mampu mengganti rugi lahan di kiri kanan jalan,” ungkap Hermus.
Ia menambahkan, perlakuan terhadap proyek di Papua seharusnya sama dengan daerah lain di Indonesia.
“Kalau di Jawa dan sekitarnya untuk program PSN ganti ruginya ditanggung oleh negara, kenapa di Papua tidak bisa ditanggung oleh negara?” tutupnya.
