MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Puluhan pemuda dan mahasiswa di Manokwari menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (2/9). Aksi tersebut berlangsung di depan Kampus Universitas Papua (Unipa) dan di perempatan lampu merah Makalo, dengan tuntutan pembubaran DPR.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Situasi juga dipantau secara ketat oleh aparat keamanan.
Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono, saat ditemui awak media di Swiss-Belhotel Manokwari, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Plt Sekda Manokwari, Jan Ayomi, mengenai kondisi terkini.
Menurutnya, Pemkab Manokwari sebelumnya telah mengeluarkan beberapa surat imbauan kepada warga, termasuk pemberitahuan untuk belajar dari rumah. Surat juga disampaikan kepada Kapolresta agar memberikan imbauan kepada masyarakat supaya tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks atau ajakan yang dapat memicu keramaian tanpa tujuan jelas.
“Jika warga ingin menyampaikan aspirasi, kami tetap memberikan ruang. Kapolda juga telah menegaskan bahwa long march tidak diperbolehkan, tetapi kegiatan lain tetap bisa dilakukan. Bahkan, jika ingin aksi jalan kaki, pemerintah menyiapkan kendaraan,” ujar Mugiyono.
Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, demonstrasi harus dilakukan dengan tertib tanpa merusak fasilitas umum maupun pribadi. Aspirasi dapat disampaikan langsung ke kantor provinsi atau kabupaten untuk bertemu pejabat terkait.
Terkait keamanan, Mugiyono menjelaskan bahwa sejak Senin (1/9), kantor DPRD dan Kantor Bupati Manokwari dijaga ketat oleh TNI AD dari Batalyon 761 selama 24 jam, dan penjagaan akan terus dilakukan hingga situasi benar-benar kondusif.
Sementara itu, rutinitas kerja di lingkungan Pemkab tetap berjalan normal. Aparatur sipil negara (ASN) juga diimbau untuk tetap masuk kantor sesuai arahan Bupati dan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. (KP/03)
