MANOKWARI , Kumparanpapua.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh sekolah di wilayah tersebut dapat menerima dan melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu Program Strategis Nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah sekolah yang belum menjalankan MBG. Ia menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan datang dari pihak sekolah, tetapi justru dari para orangtua murid.
“Sekolah sebenarnya tidak menolak. Penolakan datang dari orangtua yang meminta pihak sekolah untuk tidak menerima MBG,” ujarnya usai membuka Rakernis Dinas Pendidikan Manokwari, Senin (17/11/2025).
Mugiyono meminta para kepala sekolah untuk meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada orangtua siswa agar mereka memahami manfaat program tersebut.
“Kami minta pihak sekolah menjalin koordinasi yang baik dengan orangtua agar tidak ada lagi penolakan. Ini program prioritas Presiden Prabowo, dan tahun depan anggarannya akan jauh lebih besar,” tegasnya.
Ia menilai bahwa manfaat program jauh lebih besar dibandingkan kekurangan yang mungkin muncul di lapangan. “Kasus yang terjadi sangat sedikit dan tidak signifikan. Program ini baik untuk anak-anak karena mereka mendapatkan makan siang gratis,” tambahnya.
Data sementara menunjukkan bahwa penolakan paling banyak terjadi di jenjang SD, diikuti beberapa PAUD. “Yang menolak didominasi SD, ada juga dua PAUD. Sementara PAUD yang belum menerima sekitar 40an. Untuk tingkat SMA, semuanya sudah menerima,” jelas Mugiyono.
Ia menambahkan bahwa pelaksana teknis MBG adalah Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai mitra yang mendorong sekolah agar aktif berpartisipasi.
Kepala Dinas Pendidikan Manokwari, Pardjiyanti, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada sekolah-sekolah yang belum menerima MBG.
“Kami berusaha memberikan edukasi agar sekolah yang masih menolak dapat memahami pentingnya program ini bagi peningkatan kecerdasan anak,” ujarnya.
Penolakan terbesar tercatat di beberapa SD di Distrik Warmare dan Prafi, dengan total sekitar 10 sekolah.
“Kecerdasan anak sangat dipengaruhi asupan gizi. Itu sebabnya melalui Rakernis, kami membekali para kepala sekolah dengan cara meyakinkan orangtua mengenai pentingnya MBG,” kata Pardjiyanti.
Ia menegaskan bahwa berbagai kendala di lapangan tidak boleh menghambat upaya pemerintah.
“Kendala justru harus menjadi motivasi untuk memperkuat kolaborasi dan mencari solusi bersama,” tegasnya.
Pemerintah berharap melalui edukasi berkelanjutan, seluruh sekolah di Manokwari dapat menerima dan mengimplementasikan MBG demi peningkatan kualitas gizi dan kecerdasan generasi muda.
