MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) agar meningkatkan kedisiplinan setelah adanya perombakan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
Peringatan tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan ASN dan PPPK di halaman Kantor Bupati Manokwari, Selasa (6/10/2026). Dalam arahannya, Mugiyono menyoroti tingkat kehadiran pegawai yang dinilai masih minim setelah pelantikan dan mutasi 361 pejabat pada Senin (5/10/2026).
Ia menegaskan, kedisiplinan tidak boleh hanya ditunjukkan ketika berada di bawah pengawasan pimpinan maupun kamera pengawas (CCTV). Setiap pegawai harus memiliki kesadaran sendiri untuk menjalankan kewajiban sebagai aparatur negara.
“Kehadiran dan kedisiplinan bukan sekadar saat ada pimpinan atau CCTV. Setiap sumpah jabatan melibatkan Tuhan Yang Maha Esa; Dia melihat di mana pun kita berada,” tegas Mugiyono.
Menurutnya, sumpah jabatan yang telah diucapkan merupakan bentuk komitmen yang harus dibuktikan melalui pelaksanaan tugas sehari-hari. Karena itu, seluruh pegawai diminta bekerja dengan penuh tanggung jawab, bukan semata-mata karena takut mendapatkan teguran atau pengawasan atasan.
Terkait perombakan jabatan yang baru dilakukan, Mugiyono menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi melalui mekanisme tour of duty dan tour of area.
Dengan perubahan tersebut, para pejabat yang mendapat penugasan baru diharapkan segera menyesuaikan diri, memahami tanggung jawab jabatan, serta menunjukkan kinerja sesuai kebutuhan organisasi.
Ia menekankan bahwa pelantikan bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Mugiyono memastikan pemerintah daerah akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja para pegawai secara berkala. Evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu enam bulan apabila ditemukan persoalan maupun ketidakmampuan pejabat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Pemerintah juga akan mengambil langkah pembinaan maupun penegakan disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kami telah berkoordinasi dengan tenaga ahli hukum agar setiap langkah pembinaan dan penegakan disiplin berjalan sesuai undang-undang,” pungkas Mugiyono.
Melalui apel gabungan tersebut, Pemkab Manokwari berharap seluruh ASN dan PPPK dapat meningkatkan kedisiplinan, memperbaiki kehadiran, serta menunjukkan kinerja yang lebih bertanggung jawab setelah penataan jabatan di lingkungan pemerintahan daerah. (KP/03)
