JAKARTA,Kumparanpapua.com – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly melantik dan mengambil sumpah 57 Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, bertempat di Graha Pengayoman, Senin (18/03).
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ini berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-9.KP.03.03 TAHUN 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Pada kesempatan ini Pimpinan Tinggi Pratama di jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat yang ikut dilantik diantaranya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Taufiqurrakhman dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dan posisinya digantikan oleh Piet Bukorsyom yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.
Serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat ini disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.
Selanjutnya, Kepala Divisi Administrasi yang sebelumnya dijabat oleh Piet Bukorsyom akan dilanjutkan oleh Edward James Sinaga.
Sementara, Kepala Divisi Pemasyarakatan yang sebelumnya dijabat oleh Dannie Firmansyah digantikan oleh Haposan Silalahi serta Kepala Divisi Keimigrasian yang sebelumnya dijabat oleh Victor Manurung akan dilanjutkan oleh Achmad Bramantyo Machmud.
Dalam sambutannya, Menkumham menyampaikan ucapan selamat kepada 57 Pimpinan Tinggi tersebut sembari menitipkan pesan kepada seluruh jajaran agar memperkuat konsolidasi mempercepat capaian kinerja Kemenkumham.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru saja saya lantik, sekaligus saya menitipkan pesan agar segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat capaian kinerja organisasi.,” Ucap Menkumham.
Disamping itu, Yasonna juga membeberkan empat (4) fokus kegiatan utama Kemenkumham dalam menyusun proker 2025 yakni menyusun kebijakan sebagai fondasi kebijakan dalam 5 (lima) tahun kedepan pada dokumen Renstra 2025-2029, memantapkan penerapan SAKIP, menguatkan implementasi SPIP dan Implementasi RB tematik yang berdampak.
“Untuk itu, kita harus mampu mengambil peran strategis dan mendukung suksesnya fokus kegiatan utama tersebut. Perlu kerjasama dan teamwork, karena kebersamaan adalah permulaan, menjaga bersama adalah kemajuan, bekerja bersama adalah keberhasilan.”, beber Yasonna.
“Seperti merangkai puzzle, bekerja dalam sebuah organisasi membutuhkan kontribusi dari setiap anggota. Puzzle yang selesai adalah hasil akhir dari potongan-potongan yang awalnya terpisah. Sekali lagi saya ingatkan, untuk mensukseskan berbagai program dan kegiatan perlu tekad dan kesungguhan serta teamwork yang tangguh”, lanjut Yasonna.
Menutup sambutannya, Yasonna meminta kepada para pejabat yang baru dilantik tersebut agar menjadi role model dan mampu menjawab tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik terbaik di masing-masing unit kerjanya.
“Hadapilah seluruh tantangan dan berbagai persoalan. Jawablah dengan prestasi yang bisa diunggulkan. Jadikan sebagai contoh dan buatlah masyarakat Indonesia menjadi bangga dan percaya terhadap Kementerian Hukum dan HAM”, pungkasnya. (*/RLS)
