JAKARTA, Kumparanpapua.com – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) memfasilitasi pertemuan strategis yang mempertemukan 21 investor asal Eropa di sektor kakao dengan pemerintah daerah dari tiga kabupaten penghasil kakao di Papua, yakni Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Manokwari Selatan.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Shalva, Jakarta, ini diinisiasi oleh Billy Mambrasar dan dilaksanakan bersama Kemendagri yang diwakili Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kemendagri, Sumule Tumbo. Agenda utama pertemuan membahas pengembangan budidaya, hilirisasi industri, hingga peluang ekspor kakao Papua ke pasar global.
Sebagai bagian dari penguatan diplomasi ekonomi, forum ini juga menghadirkan perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris, Kedutaan Besar Norwegia, dan Kedutaan Besar Prancis. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai pasar dengan tingkat konsumsi cokelat yang tinggi di dunia, sehingga dinilai potensial bagi pengembangan kakao berkelanjutan asal Papua.
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi produktif Papua berbasis komoditas unggulan.
Dalam keterangannya, Billy Mambrasar menegaskan bahwa penguatan sektor kakao membutuhkan kebijakan afirmatif serta langkah konkret yang mempertemukan pemerintah daerah dengan pelaku industri secara langsung.
“Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif adalah satu kesatuan dalam kebijakan Otonomi Khusus. Untuk mewujudkan Papua Produktif, dibutuhkan aksi nyata. Pertemuan ini menjadi ruang kolaborasi agar proses masifikasi dan pengembangan kakao dapat berjalan terstruktur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Papua.
Sementara itu, Sumule Tumbo menegaskan komitmen Kemendagri dalam memperkuat peran Otonomi Khusus melalui sektor ekonomi produktif.
“Pemerintah pusat melalui Kemendagri mendukung koordinasi lintas daerah dan penguatan peran Otonomi Khusus Papua melalui komoditas strategis bernilai tambah tinggi seperti kakao,” jelasnya.
Dari daerah, Wakil Bupati Kepulauan Yapen menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kakao telah lama menjadi bagian dari sejarah ekonomi Yapen, namun belum dikembangkan secara optimal dalam beberapa tahun terakhir.
“Kakao sudah ada di Kepulauan Yapen sejak zaman Belanda. Namun sejak 2009 belum ada program pengembangan berkelanjutan. Saat ini terdapat sekitar 2.065 petani kakao di Yapen. Jika sektor ini kembali diperkuat, kesejahteraan petani akan lebih terjamin,” ungkapnya.
Dari sisi investor, Fitrian Adriansyah selaku Impact Director ADM Capital menilai tiga kabupaten tersebut memiliki potensi besar untuk dibangun dalam satu ekosistem kakao terintegrasi.
“Kepulauan Yapen, Jayapura, dan Manokwari Selatan sangat potensial dikembangkan sebagai satu ekosistem bersama, bahkan berpeluang menjadi trading hub kakao Papua,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan perlu ditentukan peran masing-masing kabupaten dalam rantai nilai, apakah sebagai pemasok bahan baku, produsen setengah jadi, atau produk siap ekspor, sehingga nilai tambah kakao Papua dapat tumbuh secara optimal.
Selain ADM Capital, sejumlah organisasi dan pelaku industri kakao internasional turut hadir, di antaranya IDH Sustainable Trade – Indonesia, Cocoa Sustainable Partnership (CSP), dan Rikolto.
Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor internasional, serta mitra pembangunan guna mendorong hilirisasi, peningkatan ekspor, dan kesejahteraan petani kakao Papua. Upaya ini sekaligus memperkuat implementasi Otonomi Khusus melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (KP/Rls)
