MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Ratusan massa Pencari Kerja (pencaker), sejak pagi, Senin (29/7/2024) melakukan pemalangan di depan gerbang masuk Kantor Bupati Manokwari. Aksi massa dikarenakan tidak lolos tes administrasi CPNS Formasi 2021.
Aksi tersebut bertepatan dengan pembukaan pengarahan Bupati dalam rangka pelaksanaan ujian selesai kompetisi dasar dan seleksi kompetisi bidang.
Selain membawa spanduk, massa juga membakar ban di sekitar area jalan masuk Kantor Bupati Manokwari.
Dalam aksinya massa menuntut penjelasan dari Bupati Manokwari untuk mereka yang tidak lolos seleksi administrasi CPNS formasi tahun 2021. Mereka juga meminta BKD untuk tidak melayani peserta yang lolos administrasi untuk tidak mengikuti tes CPNS.
Selain itu massa juga menuntut kebijakan dari pemerintah daerah bagi mereka yang tidak lulus pemberkasan untuk ikut serta tes selanjutnya. Dalam tuntutan tersebut mereka juga meminta untuk stop penerimaan 20% dan 80% melainkan harus 100% OAP.
Sekda Manokwari, Henri Sembiring menemui massa dan menyampaikan bahwa saat ini Bupati Manokwari, Hermus Indou sedang berada di luar daerah sehingga tidak bisa menemui massa.
“Akan tetapi bupati Manokwari memberi petunjuk kepada saya untuk memberitahu bahwa tes CPNS bukan kali ini saja, maka dari itu, bagi pencaker OAP yang tidak lulus berkas ini kemudian akan didata dan diutamakan pada seleksi administrasi formasi CPNS berikutnya”, katanya.
Ia juga mengatakan apabila dibatalkan maka tidak akan ada lagi penerimaan CPNS yang disetujui oleh Menpan.
”Kadi kalau yang sekarang dibatalkan rugi karena sudah persetujuan Menpan. Ini juga akan membuat Kabupaten Manokwari tidak bisa lagi membuka seleksi CPNS berikutnya”, jelas Sembiring.
Selain itu, Ia juga mengungkapkan bahwa dalam penerimaan CPNS 2021 ini sudah 80% lebih OAP yang lulus seleksi administrasi.
”Dari data yang saya terima itu dari 3.786 pendaftar, 2.700 diantaranya lulus seleksi berkas administrasi. Dan untuk 1.737 itu merupakan pendaftar OAP. Dan untuk pendaftaran dari suku arfak ada sekitar 1.500 pendaftar”, ungkapnya.
Namun demikian, setelah mendengar penjelasan dari Sekda Manokwari, massa tetap menolak dan meminta seleksi dibatalkan, sampai dengan mereka bertemu langsung dengan Bupati Manokwari. (KP/03)
