MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Pemerintah Kampung Ngungguen, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, mendapat apresiasi atas upayanya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 226 warga, terutama petani, telah didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko pekerjaan.
Atas komitmen tersebut, Pemerintah Kampung Ngungguen menerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-128 Manokwari, Senin (9/11/2026).
Penghargaan diserahkan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, didampingi Bupati Manokwari Hermus Indou, Wakil Bupati H. Mugiyono, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Manokwari, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari, Aswandi.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah kampung tersebut. Ia menilai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk perhatian terhadap keselamatan dan perlindungan masyarakat, terutama mereka yang bekerja dengan risiko kecelakaan kerja.
“Ini hal yang sangat positif untuk melindungi masyarakat apabila mengalami kecelakaan kerja. Diharapkan ini menjadi contoh bagi kampung lain untuk menjamin setiap warganya dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Hermus.
Sementara itu, Kepala DPMK Kabupaten Manokwari, Aswandi, mengungkapkan bahwa kepesertaan yang difasilitasi Pemerintah Kampung Ngungguen tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga mencakup unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
Rinciannya, sebanyak delapan perangkat kampung, lima anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), serta 226 warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani telah diikutsertakan dalam program tersebut.
Menurut Aswandi, perlindungan ini penting karena masyarakat yang bekerja di sektor pertanian maupun pekerjaan lainnya menghadapi risiko kecelakaan kerja. Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, peserta maupun ahli warisnya berpeluang memperoleh manfaat santunan sesuai ketentuan apabila terjadi risiko yang dijamin program.
Ia menjelaskan, pembiayaan iuran kepesertaan tersebut juga memanfaatkan dana operasional kampung yang penggunaannya dapat diarahkan untuk penanganan kerawanan sosial. Kampung Ngungguen menjadi salah satu contoh pemanfaatan anggaran tersebut untuk memperluas jangkauan perlindungan bagi masyarakat.
Aswandi berharap langkah tersebut tidak berhenti sebagai program satu kampung saja. Pemerintah kampung lainnya di Manokwari diharapkan dapat mengikuti inisiatif serupa dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan ketentuan yang berlaku.
“Harapan kami, tujuan baik dari Kampung Ngungguen ini diikuti kampung lain di Kabupaten Manokwari. Selain menyukseskan program pemerintah, yang lebih utama adalah bagaimana pemerintah kampung dapat menjamin dan memberikan perlindungan sosial kepada warganya yang membutuhkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah kampung memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat, terutama kelompok pekerja rentan, mendapatkan akses perlindungan sosial sehingga risiko yang dialami saat bekerja tidak sepenuhnya menjadi beban keluarga. (KP/03)
