SORONG , Kumparanpapua.com – Senator Paul Finsen Mayor mendesak penyidik Satreskrim Polresta Sorong Kota untuk memeriksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Ortis Sagrim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Seragam dinas dan atribut DPRP PBD yang terkesan masih mandek.
“Tidak mungkin satu lembaga atau institusi pimpinannya tidak mengetahui perihal kasus ini, karena itu polisi harus periksa Ketua DPRP Papua Barat Daya,” tegas Mayor dalam keterangan persnya di Kota Sorong, Rabu (25/2/2026)
Desakan Senator PFM itu mendapat sorotan tajam dari kuasa hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Yosep Titirlolobi,S.H.
Menurut Yosep, permintaan Senator Paul Finsen Mayor itu adalah opini publik yang tidak berbasis data penegakan hukum tidak boleh kalah dari intervensi pihak lain.
Ditegaskan pengacara muda ini bahwa, hukum sendiri harus mandiri bebas dari tekanan politik, ekonomi, maupun opini publik karena penegakan hukum dalam hal ini Polisi saat menetapkan seseorang menjadi tersangka tentunya berdasarkan dua alat bukti.
Penyidik harus bebas dari tekanan politik adalah pilar utama dalam penegakan hukum yang profesional, netral, dan adil, independensi penyidik, karena keputusan hukum berdasarkan alat bukti bukan berdasarkan lobi-lobi, negosiasi, atau intervensi kekuasaan tertentu.
Anggota Polri wajib bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
“Klien kami Ketua DPRP Ortis Sagrim tidak terlibat sama sekali dalam pengadaan seragam Dinas atribut DPRP PBD dikarenakan tahun 2024 beliau belum dilantik sebagai anggota DPRP dan pada tanggal 12 Oktober 2024 Pak Ortis Sagrim baru dilantik sebagai anggota DPRP Papua Barat Daya,” klaim Yosep tegas dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (27/2/2026)
Direktur LBH Gerimis itu menegaskan bahwa seharusnya Senator PFM berani menunjukkan taringnya untuk meminta Penyidik Tipikor untuk memanggil Ketua sementara DPR Papua Barat Daya untuk dimintai keterangan, karena kejadian dugaan korupsi pengadaan seragam dinas DPR terjadi pada saat itu bukan kepemimpinan kliennya.
“Perlu diketahui bahwa klien saya Pak Ortis dilantik sebagai Ketua DPRP pada Bulan Juli tahun 2025, dan sekali lagi pengadaan baju dinas terjadi pada kepemimpinan Ketua sementara DPR saat itu Pak HW, bukan klien kami,” ujarnya.
Yosep mengklaim, publik sudah tahu bahwa kasus ini karena ada kepentingan politik yang dipaksakan oleh kelompok tertentu yang sampai sekarang tidak menerima karena kliennya ditunjuk ketua umum Partai Golkar untuk menjadi Ketua DPR untuk Periode 2024-2029 di Provinsi Papua Barat Daya.
Sebagai kuasa hukum Ketua DPRP Papua Barat Daya Yosep memberikan apresiasi kepada Kapolresta Sorong Kota dan Kasat Reskrim bersama jajarannya yang sudah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku tanpa diintervensi.
“Kalau ada yang mengatakan akan memindahkan penyidik apabila tidak bisa memanggil Ketua DPRP, saya katakan silakan saja bahkan 1000 penyidik dipindahkan pun, Klien kami tidak terlibat dalam pengadaan baju dinas DPRP,” sahutnya. (KP/Rls)
